Kanalgresik.com – Dugaan penarikan kendaraan secara sepihak di Gresik, Surabaya, dan Malang menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil. Madas Sedarah bersama Tim Investigasi Passer Wong Bodho meminta PT Bussan Auto Finance (BAF) memberikan penjelasan terbuka mengenai prosedur penarikan kendaraan yang diduga melibatkan pihak ketiga.
Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan PT Kawitan Putra Saudara dalam kegiatan penagihan atas nama BAF Finance. Kedua kelompok masyarakat sipil itu berencana meminta audiensi dengan manajemen BAF di tiga wilayah tersebut.
Baca juga: Polres Gresik Pulangkan Tiga Kendaraan Korban Pencurian, Dua Motor dan Pikap Berhasil Diamankan
Perwakilan yang disiapkan untuk mengawal audiensi meliputi H. Salim dari Madas Sedarah dan Gito, S.H. untuk wilayah Gresik. Untuk Surabaya, perwakilan yang disebut adalah Hasan dan Nanang.
Sementara itu, H. Rosit dan Kang Duro disiapkan untuk wilayah Malang.
BAF Diminta Jelaskan Legalitas Petugas
Madas Sedarah dan Passer Wong Bodho menilai persoalan penarikan kendaraan tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan sepihak. Mereka meminta BAF membuka informasi mengenai dasar penugasan pihak ketiga dan prosedur yang digunakan petugas di lapangan.
Ada sejumlah dokumen yang diminta untuk diperlihatkan dalam audiensi. Di antaranya surat tugas resmi, bukti sertifikasi kompetensi petugas penagihan, sertifikat jaminan fidusia, serta berita acara penyerahan kendaraan.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk menjelaskan apakah penyerahan kendaraan dilakukan secara sukarela atau terdapat keberatan maupun dugaan tekanan terhadap debitur.
Kedua kelompok itu juga meminta BAF menjelaskan hubungan kerja dengan PT Kawitan Putra Saudara. Mereka ingin mengetahui batas kewenangan dan standar operasional penagihan yang diterapkan.
Baca juga: Deteksi Dini Gangguan Mata Anak Jadi Perhatian, Natamata Libatkan Sekolah dan Orang Tua
Prosedur Eksekusi Fidusia Menjadi Sorotan
Dalam persoalan ini, ketentuan mengenai jaminan fidusia menjadi salah satu dasar yang disoroti. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Putusan tersebut memberikan batasan terhadap pelaksanaan eksekusi apabila terjadi perselisihan mengenai cidera janji. Jika tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme pengadilan.
Karena itu, status tunggakan pembayaran tidak serta-merta membenarkan penarikan kendaraan dengan cara memaksa. Prosedur dan kondisi penyerahan kendaraan harus diperiksa berdasarkan fakta setiap perkara.
Organisasi Siapkan Pengawalan dan Audiensi
Madas Sedarah dan Passer Wong Bodho menyatakan akan menelusuri informasi lapangan serta mendampingi masyarakat yang mengadukan persoalan tersebut.
Baca juga: Tak Merespons Saat Dihubungi, Penjaga Indekos di Kebomas Ditemukan Meninggal
Mereka juga meminta BAF memberikan penjelasan mengenai penunjukan pihak ketiga, standar operasional penagihan, dan mekanisme pengawasan terhadap petugas.
Di sisi lain, masyarakat tetap diingatkan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai perjanjian. Namun, hak konsumen dan prosedur hukum juga harus dihormati.
Hingga berita ini disusun, bahan informasi yang diterima redaksi belum memuat tanggapan resmi dari BAF maupun PT Kawitan Putra Saudara. Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi kedua perusahaan serta pihak terkait lainnya.
Editor : Deni Adi Santoso