Kanalgresik.com – Persoalan outsourcing, dugaan upah di bawah UMK, hingga hak pesangon menjadi aspirasi serikat pekerja di Kabupaten Gresik. Berbagai persoalan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan berlangsung di Aula Rupatama Sarja Arya Racana Polres Gresik, Kecamatan Kebomas. Sekitar 20 orang mengikuti kegiatan tersebut.
Baca juga: Sambut HUT Brimob ke-81, Polres Gresik dan Serdik Sespimma Kunjungi Tiga Purnawirawan
Forum itu membahas penguatan Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik. Program ini diharapkan menjadi jalur komunikasi dan pengaduan bagi pekerja.
Kapolres juga mengajak serikat pekerja memperkuat komunikasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Pertemuan tersebut turut membahas program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Serikat Pekerja Sampaikan Persoalan Buruh
Sejumlah pimpinan serikat pekerja menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Aspirasi tersebut mencakup penerapan sistem outsourcing dan dugaan pembayaran upah di bawah UMK.
Mereka juga menyoroti pemenuhan hak pesangon serta dugaan tindak pidana ketenagakerjaan. Para perwakilan buruh meminta kepastian penanganan setiap laporan.
Selain itu, serikat pekerja mendorong pertemuan rutin bersama Kapolres Gresik. Mereka juga berharap pengamanan aksi penyampaian pendapat mengedepankan pendekatan humanis.
Kapolres AKBP Ramadhan Nasution menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Ia meminta jajaran terkait menindaklanjutinya bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
Desk Ketenagakerjaan Bedakan Ranah Pidana dan Hubungan Industrial
Dalam forum tersebut, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Bagas Indra Wicaksono menjelaskan sejumlah persoalan yang sering muncul. Di antaranya PHK sepihak, upah di bawah UMK, dan hak kompensasi yang belum terpenuhi.
Ia juga menyoroti perselisihan antara serikat pekerja dan perusahaan. Pelanggaran waktu kerja serta hak normatif pekerja turut menjadi perhatian.
Menurut Kapolres, setiap pengaduan perlu diklasifikasikan sesuai kewenangan. Dugaan tindak pidana akan dikoordinasikan dengan Satreskrim.
Baca juga: AKP Deckha Rian Emban Tugas Baru di Polres Gresik, Kapolres Tekankan Penyesuaian Kinerja
Sementara itu, perselisihan hubungan industrial akan dikoordinasikan dengan Disnaker. Langkah tersebut bertujuan agar setiap persoalan memperoleh penanganan melalui mekanisme yang tepat.
Kapolres menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui SPKT. Selanjutnya, laporan akan diarahkan kepada fungsi kepolisian yang menangani persoalan tersebut.
Ia menegaskan Desk Ketenagakerjaan harus berjalan profesional dan sesuai standar operasional prosedur. Polres Gresik juga akan memperkuat koordinasi dengan Disnaker dan serikat pekerja.
Pembahasan UMK 2027 dan Peluang Kerja di JIIPE
Selain pengaduan buruh, pertemuan tersebut membahas persiapan penetapan UMK Gresik 2027. Pembahasan pengupahan membutuhkan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Zainul Arifin mengapresiasi inisiatif Polres Gresik. Menurutnya, sejumlah agenda ketenagakerjaan membutuhkan perhatian bersama.
Disnaker masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemerintah daerah akan mempertemukan unsur pekerja dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik.
Baca juga: Libatkan 16 Serikat Pekerja, Disnaker dan DPRD Gresik Buka Ruang Dialog soal Kebijakan Buruh
Zainul juga berharap Desk Ketenagakerjaan membantu mendeteksi persoalan hubungan industrial sejak dini. Dengan begitu, potensi konflik dapat ditangani melalui koordinasi antarlembaga.
Di sisi lain, Polres Gresik dan Disnaker telah menjalin kerja sama melalui sejumlah kegiatan. Salah satunya pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung rencana job fair di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE. Program itu diharapkan membuka peluang penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Gresik.
Kapolres menegaskan POLIRAN perlu melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat dinilai penting untuk membantu warga yang belum memperoleh pekerjaan.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Kapolres meminta Kasat Intelkam menjadwalkan komunikasi lanjutan bersama perwakilan serikat pekerja. Ia berharap forum tersebut berlangsung rutin dan terbuka untuk membahas persoalan ketenagakerjaan di Gresik.
Editor : Deni Adi Santoso