Kanalgresik.com – Pembangunan fasilitas pembakaran sampah di Dusun Duku, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, menjadi sorotan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM Sangkapura. Lembaga tersebut mempertanyakan proses perencanaan, penggunaan Dana Desa, serta status lahan tempat fasilitas itu dibangun.
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, menyebut persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah desa. Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Baca juga: Kepala BPN Gresik Diperiksa KPK, Pelayanan Pertanahan Diminta Tetap Profesional
GMBI menyampaikan, pada 2024 pemerintah desa sempat merencanakan pembangunan fasilitas serupa dengan anggaran Rp50 juta dari Dana Desa. Lokasi yang direncanakan berada di Dusun Sungaitirta, tepatnya di atas tanah wakaf masjid.
Namun, rencana tersebut mendapat protes warga karena dinilai belum melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan.
Status Tanah Pribadi Dipertanyakan
Junaidi menjelaskan, pembangunan fasilitas kembali berlanjut pada 2026. Kali ini, bangunan didirikan di atas lahan yang disebut sebagai milik pribadi Kepala Desa Sungai Rujing, Zainal Abidin.
Bangunan tersebut diperkirakan berukuran 2 x 2 meter dengan tinggi lebih dari 3 meter. GMBI mempertanyakan dasar penggunaan lahan pribadi untuk fasilitas yang disebut dibangun menggunakan Dana Desa.
Persoalan itu juga berkaitan dengan status aset setelah masa jabatan kepala desa berakhir. Dalam rapat tingkat Kecamatan Sangkapura, menurut keterangan GMBI, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan penggunaan bangunan tersebut.
Kepala desa disebut menyampaikan bahwa fasilitas itu nantinya dapat digunakan melalui sistem sewa. Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang diminta GMBI untuk dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
BPD dan Perangkat Desa Disebut Tidak Mengetahui
GMBI juga mengungkapkan bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Rujing mengaku tidak mengetahui pembangunan tersebut. Menurut keterangan yang diterima LSM, BPD tidak memperoleh pemberitahuan dari kepala desa.
Kasi Pembangunan dan seorang perangkat desa yang akrab disapa Pak Obek juga disebut tidak mengetahui rincian kegiatan pembangunan itu.
Baca juga: Usaha Tambal Ban di Sukodono Terkendala Listrik, Babinsa Siapkan Koordinasi dengan Kelurahan
Pak Obek, berdasarkan keterangan GMBI, turut mempertanyakan pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan desa. Ia menyebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya dijadikan formalitas, sementara proses pekerjaan disebut dikerjakan langsung oleh kepala desa.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan kepada pihak LSM dan masih memerlukan klarifikasi dari pemerintah desa.
Junaidi mengatakan, pihaknya telah berupaya meminta penjelasan langsung kepada Kepala Desa Zainal Abidin. Namun, ia mengaku nomor telepon tim LSM justru diblokir.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa nomor kami malah diblokir? Ini semakin membuat kami dan warga bertanya-tanya, ada apa di balik semua pembangunan ini?” ujar Junaidi.
GMBI Minta Inspektorat Lakukan Pemeriksaan
GMBI KSM Sangkapura mendesak Inspektorat Kabupaten Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, dan aparat pengawas terkait memeriksa kegiatan pembangunan di Desa Sungai Rujing.
Baca juga: Lubang Jalan Perning Diperbaiki Sehari Setelah Dilaporkan, Keselamatan Pengendara Jadi Perhatian
Pemeriksaan yang diminta tidak hanya menyangkut fasilitas pembakaran sampah. GMBI juga meminta pengawasan terhadap kegiatan pembangunan lain yang bersumber dari Dana Desa maupun Bantuan Keuangan.
Junaidi menegaskan, pihaknya ingin memastikan seluruh kegiatan memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan.
“Kalau menggunakan Dana Desa, harus jelas perencanaannya, siapa pelaksananya, status tanahnya, berapa anggarannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” tegasnya.
GMBI juga meminta pemerintah desa menjelaskan dasar hukum pembangunan, status lahan, serta kepemilikan aset yang dihasilkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung dari Kepala Desa Sungai Rujing mengenai sejumlah pertanyaan yang disampaikan GMBI. Klarifikasi dari pemerintah desa diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Editor : Deni Adi Santoso