Polisi menyoroti dugaan tidak adanya petugas penjaga kolam atau lifeguard saat kejadian. Pengelola kolam renang rencananya akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kapolsek Driyorejo Kompol Gatot Setyobudi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Petugas juga telah mendatangi lokasi kejadian.

“Kita masih melakukan penyelidikan. Sudah kita cek ke lokasi kejadian,” kata Gatot, Jumat (13/11/2026).

Polisi Dalami Dugaan Tidak Ada Petugas Penjaga Kolam
Korban berinisial MBB (5), warga Perumahan Griya Kencana, Mojosarirejo, Driyorejo. Saat kejadian, korban berenang bersama kakaknya yang berusia 12 tahun.

Ibu korban berada di lokasi. Namun, saat itu perhatiannya tertuju pada anak lainnya yang berusia tiga tahun.

Menurut Gatot, kondisi tersebut membuat korban tidak mendapat pengawasan langsung dari orang tua. Selain itu, polisi juga menyoroti dugaan tidak adanya petugas penjaga di area kolam.

“Pihak manajemen tidak adanya petugas lifeguard atau pengawas area kolam,” ujarnya.

Polisi berencana meminta keterangan pihak pengelola. Pemeriksaan tersebut untuk mendalami kondisi pengawasan dan pengamanan kolam renang saat kejadian.

Korban Sempat Tidak Sadarkan Diri
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 09.50 WIB. Ibu korban kemudian mengetahui anaknya telah diangkat oleh seorang pengunjung laki-laki.

Saat ditemukan, korban tidak bergerak. Pengunjung tersebut sempat memberikan pertolongan awal sebelum korban dibawa ke puskesmas terdekat.

Di puskesmas pembantu, korban mendapat pertolongan medis dari bidan desa. Korban kemudian sempat kembali bernapas dan menangis. Namun, tangan serta kakinya belum dapat digerakkan.

Gatot menyampaikan kondisi korban telah membaik. Korban juga sudah bisa diajak berkomunikasi, tetapi masih menjalani perawatan.

“Saat ini korban sudah membaik dan sudah bisa diajak komunikasi. Namun masih menjalani perawatan,” jelasnya.

Polisi berharap pemeriksaan terhadap pengelola dapat mengungkap kondisi pengawasan di lokasi. Langkah tersebut juga diharapkan mencegah kejadian serupa terulang.

Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menyebut kompetisi tersebut sebagai kesempatan bagi pemain muda untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding.

Panitia juga menyiapkan seleksi lanjutan setelah turnamen berakhir. Seleksi tersebut diarahkan untuk persiapan menghadapi Liga 4.

“Setelah pertandingan ini selesai, akan ada seleksi lanjutan untuk persiapan Liga 4,” ujar Syahrul, Jumat (13/11/2026).

Ia berharap penyelenggaraan turnamen tahun depan dapat berlangsung lebih matang. Evaluasi akan mencakup pemain, pelatih, ofisial, perangkat wasit, hingga panitia pelaksana.

Manyar Keluar sebagai Juara Lewat Adu Penalti
Pada partai final di Stadion Petrokimia Gresik, Kecamatan Manyar berhasil keluar sebagai juara. Mereka mengalahkan Kecamatan Sidayu melalui adu penalti dengan skor 6-5.

Kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Sidayu lebih dahulu unggul melalui gol Shauqi pada menit ketujuh.

Manyar kemudian menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Akbar pada menit ke-64. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berlanjut ke babak adu penalti.

Dalam babak penentuan, Manyar memastikan kemenangan sekaligus mengangkat trofi Ketua DPRD Gresik Cup 2026.

Trofi diserahkan langsung oleh Muhammad Syahrul Munir kepada kapten dan jajaran tim Manyar.

Cerme Raih Posisi Ketiga, Bryan Jadi Top Skor
Sementara itu, Kecamatan Sidayu harus puas menempati posisi kedua. Adapun Kecamatan Cerme berhasil mengamankan peringkat ketiga setelah mengalahkan Kecamatan Gresik dengan skor 3-0.

Pemain Cerme, Bryan, juga meraih penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen.

Sebelum mencapai final, Manyar melewati perjalanan kompetisi yang cukup impresif. Mereka mendapat tiket otomatis ke perempat final melalui hasil drawing.

Di babak perempat final, Manyar mengalahkan Ujungpangkah dengan skor 2-0. Selanjutnya, mereka menyingkirkan tuan rumah Kecamatan Gresik dengan kemenangan 1-0 pada semifinal.

Syahrul menilai kompetisi kelompok usia seperti ini penting untuk menambah pengalaman pemain. Ia berharap turnamen tersebut dapat mendorong perkembangan sepak bola Gresik.

“Ini menjadi ajang pembelajaran, belum semata-mata kompetisi. Pada kelompok usia seperti ini, kompetisi masih jarang digelar,” katanya.

Evaluasi dan seleksi lanjutan diharapkan menjadi langkah berikutnya. Dengan demikian, pengalaman bertanding para pemain dapat berlanjut ke pembinaan yang lebih terarah.

Inovasi itu dipaparkan Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, dalam forum Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).

Dalam forum tersebut, Petrokimia Gresik memperkenalkan pendekatan dekarbonisasi dari pabrik hingga lahan pertanian. Perusahaan menilai pengurangan emisi perlu dilakukan sepanjang rantai nilai industri pupuk.

Pemupukan Berimbang Berpotensi Tekan Emisi
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penerapan pemupukan berimbang. Program ini dilakukan melalui edukasi dan pendampingan kepada petani.

Berdasarkan skenario perhitungan perusahaan, kombinasi pupuk Petroganik, NPK, dan urea dengan komposisi 5:3:2 berpotensi menekan emisi sekitar 70 persen. Angka tersebut dibandingkan dengan penggunaan urea saja pada total bobot pupuk yang sama.

Potensi pengurangan emisi diperkirakan mencapai 181 kilogram CO₂ ekuivalen per hektare setiap musim tanam. Jika diterapkan pada 1,2 juta hektare dengan dua musim tanam per tahun, potensinya mencapai 433 ribu ton CO₂ ekuivalen per tahun.

Petrokimia Gresik juga mengembangkan pendampingan petani melalui program Agro Solution dan Makmur. Dalam contoh budidaya tebu yang disampaikan perusahaan, produktivitas meningkat 12 persen dengan penggunaan pupuk yang sama.

Program tersebut juga disebut memberikan tambahan pendapatan petani sebesar Rp8,1 juta per hektare.

Daconi mengatakan edukasi pemupukan menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

"Kami berupaya melatih dan mengedukasi petani untuk menerapkan pemupukan berimbang. Melalui penggunaan dosis yang tepat, petani dapat mengurangi jumlah pupuk yang digunakan, sehingga pemupukan menjadi lebih efisien dan emisi karbon yang dihasilkan juga lebih rendah," terang Daconi.

Teknologi Pabrik Manfaatkan Karbon Produksi
Selain sektor pertanian, Petrokimia Gresik mengembangkan teknologi pengurangan emisi di lingkungan pabrik. Salah satunya melalui Pabrik ZA II yang memanfaatkan karbon dioksida (CO₂) dari proses produksi amonia.

Karbon tersebut digunakan untuk menghasilkan pupuk amonium sulfat. Proses ini juga menghasilkan produk samping kalsium karbonat yang dapat membantu menetralkan keasaman tanah.

Sepanjang 2025, Pabrik ZA II menangkap dan memanfaatkan sekitar 58 ribu ton CO₂. Secara akumulatif, pemanfaatannya mencapai 1,13 juta ton selama periode 2010–2025.

Perusahaan juga mengembangkan proyek percontohan teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU). Proyek ini dijalankan bersama Kementerian Perindustrian dan mitra teknologi dari Taiwan.

Teknologi tersebut mengolah CO₂ menjadi soda ash atau natrium karbonat. Dalam skenario produksi 16 ribu ton soda ash per tahun, potensi penangkapan karbon diperkirakan mencapai 6.500 ton CO₂ per tahun.

Secara keseluruhan, perusahaan memperkirakan berbagai program di lingkungan pabrik berpotensi mengurangi emisi sekitar 529 ribu ton CO₂ ekuivalen setiap tahun.

Inovasi Pertanian dan Ekonomi Sirkular Dikembangkan
Petrokimia Gresik juga mengembangkan pupuk NPK berbasis zeolit. Mineral alami tersebut dapat membantu mempertahankan unsur hara dan air di sekitar perakaran tanaman.

Selain itu, perusahaan menjalankan program GladiAgro untuk mengolah residu pertanian menjadi nutrisi organik cair menggunakan PETRO GLADIATOR.

Dalam contoh penerapan yang disampaikan perusahaan, kandungan karbon organik tanah meningkat dari 0,9 persen menjadi 1,6 persen.

Daconi menegaskan, perluasan inovasi membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Dukungan tersebut diperlukan agar berbagai program dapat diterapkan dalam skala lebih luas.

"Kami tidak ingin hanya berhenti pada aktivitas produksi di dalam area pabrik. Artinya, kami tidak ingin hanya mengelola emisi dari aktivitas produksi, tetapi juga bergerak melintasi seluruh rantai nilai yang menghasilkan emisi karbon," ujar Daconi.

Melalui pendekatan tersebut, Petrokimia Gresik berharap inovasi industri dapat memberikan manfaat lebih luas. Tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Ada empat titik yang menjadi sasaran pengerukan sedimentasi. Lokasinya meliputi Pulopancikan, Kali Tutup Timur, kawasan Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) atau Titik Nol, serta kawasan Trate.

Kepala Dinas CKPKP Gresik, Ida Lailatussa’diyah, meninjau langsung pekerjaan tersebut di Rumah Pompa Pulopancikan, Jumat (13/11/2026).

Empat Lokasi Jadi Prioritas Pengendalian Genangan
Setiap lokasi memiliki peran penting dalam aliran air kawasan perkotaan. Pulopancikan, misalnya, menjadi tempat penampungan aliran dari kawasan WEP dan sebagian wilayah kota sebelum menuju laut.

Sementara itu, Kali Tutup Timur menjadi perhatian karena berkaitan dengan potensi genangan di kawasan Samanhudi dan Basiran.

Kawasan WEP atau Titik Nol juga menjadi sasaran pengerukan. Lokasi ini merupakan salah satu simpul utama pengendali aliran air dari pusat kota.

Adapun kawasan Trate menjadi perhatian karena memiliki permukiman padat. Optimalisasi saluran di wilayah tersebut diperlukan untuk membantu kelancaran aliran air.

Selain empat titik tersebut, CKPKP juga menangani sejumlah saluran lain secara bertahap. Di antaranya Kali Tutup Barat, Kalitowo, dan kawasan Banjarsari di belakang Kantor Pemda Gresik.

Delapan Satgas Kerjakan Pengerukan Secara Manual
Untuk mempercepat pekerjaan, CKPKP mengerahkan delapan satuan tugas (satgas). Mereka melakukan pengerukan sedimentasi secara manual di lokasi prioritas.

Menurut Ida, metode manual dipilih karena terdapat kendala mobilisasi alat berat. Sejumlah lokasi membutuhkan alat berat dengan lengan panjang atau jenis long arm.

"Kenapa secara manual, karena kita ada kesulitan mobilisasi untuk alat berat harus yang lehernya panjang. Sehingga di sini kami mengoptimalkan satgas kami, kita arahkan pada setiap titik lokasi," jelas Ida.

Pekerjaan tersebut berlangsung mulai Jumat hingga Rabu berikutnya. Pengerukan bertujuan meningkatkan kapasitas saluran agar aliran air lebih lancar saat curah hujan meningkat.

Perbaikan Rumah Pompa Disiapkan Akhir Tahun
Selain pengerukan, Pemkab Gresik menyiapkan pembenahan infrastruktur pengendali banjir. Salah satunya melalui perbaikan sistem rumah pompa dan pintu air.

Ida menyampaikan, perbaikan fasilitas pompa disiapkan pada akhir 2026. Sistem operasional pompa juga diarahkan semakin otomatis agar pengendalian debit air lebih efektif.

"Pak Bupati dan Wakil Bupati pada akhir tahun ini sudah menyiapkan perbaikan pompa. Jadi pompa itu memang dipakai terus. Yang tadinya mau mutar manual, yang mana mutar sudah berapa kali tapi dapatnya cuma kecil, ini alhamdulillah sudah otomatis," ujar Ida.

Untuk penanganan jangka panjang, Pemkab Gresik juga menyiapkan pengerukan sedimentasi secara kontraktual pada tahun anggaran 2027. Pekerjaan tersebut direncanakan menggunakan alat berat agar cakupan normalisasi saluran semakin luas.

Masyarakat Diminta Tidak Membuang Sampah ke Saluran
Ida menegaskan, pengendalian banjir membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga fungsi saluran air.

Ia mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke saluran maupun sungai. Sampah dan sedimentasi dapat menghambat aliran air, sehingga meningkatkan risiko genangan.

"Kami pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari masyarakat, swasta. Mari kita hadir bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai membuang sampah di saluran," tegasnya.

Pemkab Gresik berharap pengerukan dan pembenahan infrastruktur dapat meningkatkan kesiapan menghadapi musim hujan. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar saluran air tetap bersih dan berfungsi optimal.

Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Jumat Keliling di Masjid Jami' Mabadiul Muttaqin, Desa Ambeng Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kasat Binmas AKP M. Nur Setyabudi, Kapolsek Duduksampeyan Iptu I Ketut Riasa, dan Kasi Humas Iptu Hepi Muslih Riza. Kehadiran jajaran kepolisian disambut ratusan jemaah Salat Jumat.

Kapolres menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Gresik secara umum masih aman dan terkendali. Namun, sejumlah potensi gangguan tetap perlu diantisipasi bersama.

Curanmor dan Peredaran Narkoba Jadi Perhatian
AKBP Ramadhan menyoroti pencurian kendaraan bermotor yang masih menjadi perhatian kepolisian. Ia mengingatkan warga agar tidak hanya mengandalkan kunci standar kendaraan.

Masyarakat diminta menggunakan pengamanan tambahan. Misalnya, kunci ganda, alarm, atau perangkat pengaman lainnya saat memarkir kendaraan.

Selain curanmor, peredaran narkotika juga menjadi perhatian serius. Kapolres menyebut jajarannya menggagalkan peredaran hampir 150 gram sabu dalam dua minggu terakhir.

Ia meminta orang tua mengawasi pergaulan anak-anak. Masyarakat juga diminta melapor apabila mengetahui indikasi peredaran narkoba di lingkungannya.

Warga Diingatkan Waspadai Judi Online dan Pinjol Ilegal
Kapolres turut mengingatkan masyarakat agar menjauhi judi online dan pinjaman online ilegal.

Menurutnya, praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ia mencontohkan kasus warga Kecamatan Manyar yang menjadi korban pemerasan oleh pinjol ilegal.

Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati sebelum menggunakan layanan pinjaman. Warga juga perlu memastikan legalitas penyedia layanan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Call Center 110 dan Ambulans Gratis Disosialisasikan
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memperkenalkan layanan kepolisian yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Warga dapat menghubungi Call Center 110 secara gratis apabila menemukan tindak pidana atau gangguan keamanan.

Selain itu, Polres Gresik menyediakan layanan ambulans gratis untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan medis darurat. Layanan tersebut dapat dihubungi melalui nomor 0811-8800-2006.

Melalui kegiatan Jumat Keliling, Polres Gresik berharap komunikasi dengan masyarakat semakin kuat. Partisipasi warga dinilai penting untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Program berlangsung di Aula Kelurahan Lumpur, Kamis (12/11/2026). Sebanyak lima peserta terpilih dijadwalkan mengikuti pelatihan intensif selama sembilan hari.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tujuannya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Peserta akan mendapatkan materi bela negara, pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pengembangan kompetensi individu. Pembekalan tersebut diharapkan menjadi modal menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Lima Peserta Ikuti Pelatihan Intensif
Corporate Communication PT PON, Serly Pratiwi, mengatakan SIGAP merupakan bentuk investasi sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi warga lokal. Pengetahuan serta keterampilan peserta dapat menjadi bekal ketika mencari pekerjaan.

“Harapannya, melalui program ini semakin terbuka banyak peluang dan pintu kesempatan kerja bagi para peserta, sehingga keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam mencari kerja,” kata Serly.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, PT PON menyediakan fasilitas dan perlengkapan penunjang bagi seluruh peserta.

Dukungan tersebut diberikan agar peserta dapat mengikuti setiap tahapan pelatihan secara optimal.

Kelurahan Dorong Peserta Manfaatkan Kesempatan
Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Lumpur, Mukhlisun, mengapresiasi program pemberdayaan yang dilaksanakan PT PON.

Ia berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan peserta dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, keberhasilan ke depan juga bergantung pada usaha masing-masing peserta.

“Pelatihan yang diberikan ini semoga membawa manfaat, dan kesuksesan masa depan kembali pada usaha diri masing-masing,” ucap Mukhlisun.

Program SIGAP menjadi salah satu bentuk sinergi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya.

Melalui pelatihan tersebut, PT PON berharap kualitas sumber daya manusia lokal semakin meningkat. Bekal kompetensi itu juga diharapkan membantu peserta membuka peluang di dunia kerja.

Perubahan kategori desil kesejahteraan menyebabkan puluhan ribu warga keluar dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dibiayai APBN.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.800 warga telah dialihkan ke pembiayaan APBD Gresik. Sementara itu, 11.200 warga lainnya masih dalam proses akomodasi.

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menegaskan, perubahan data tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses pengobatan.

“Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," katanya, Jumat (13/11/2026).

DPRD Soroti Akurasi Data Penerima Bantuan
DPRD menilai pemutakhiran data perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, terdapat warga yang secara faktual masih tergolong miskin, tetapi tercatat dalam desil 6–10.

Padahal, kelompok desil 1–5 menjadi sasaran penerima bantuan berdasarkan kategori kesejahteraan tersebut.

Ketidaksesuaian data berpotensi membuat warga yang membutuhkan justru kehilangan bantuan iuran kesehatan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperbaiki akurasi DTSEN. Pendataan perlu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Selama masa penyesuaian pada 2026, DPRD dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga akses layanan kesehatan gratis. Warga dapat menggunakan KTP saat mengakses fasilitas kesehatan, dengan tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan.

RAPBD 2027 Siapkan Anggaran Rp120 Miliar
Untuk menjaga keberlanjutan program UHC, DPRD bersama Pemkab Gresik menyiapkan anggaran dalam Rancangan APBD 2027.

Anggaran sebesar Rp108 miliar direncanakan untuk membiayai premi peserta PBI JKN. Selain itu, disiapkan dana cadangan sebesar Rp12 miliar.

Dengan demikian, total anggaran yang diusulkan mencapai Rp120 miliar.

Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat.

Fasilitas Kesehatan Bawean Ikut Mendapat Perhatian
Selain persoalan kepesertaan JKN, DPRD juga menyoroti kebutuhan fasilitas kesehatan di Pulau Bawean.

DPRD mengusulkan pengadaan alat radiologi baru untuk RSUD Umar Masud pada 2027. Perangkat tersebut direncanakan menggantikan alat lama yang sudah rusak.

DPRD juga akan mengawal pengiriman generator oksigen yang unitnya telah tersedia. Pengiriman melalui jalur laut masih menghadapi kendala gelombang tinggi.

Menurut Syahrul Munir, ketersediaan oksigen menjadi kebutuhan penting bagi pelayanan kesehatan di Bawean.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan JKN. Ketepatan data, kesiapan anggaran, dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga perlu mendapat perhatian.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 800.1.3.3/254/437.73/Kep/2026 tertanggal 12 November 2026. Keputusan tersebut dibacakan Pj. Sekretaris Daerah Gresik Edy Hadisiswoyo pada Jumat (13/11/2026).

Rotasi ini menempatkan sejumlah pejabat pada posisi strategis. Di antaranya, drg. Saifudin Ghozali yang kini menjabat Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik.

Sementara itu, Andhy Hendro Wijaya dipercaya menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gresik.

Perubahan Jabatan di Sektor Strategis
Pergeseran juga terjadi pada sektor investasi dan pelayanan perizinan. Sri Subaidah kini memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik.

Pejabat sebelumnya, A.M. Reza Pahlevi, mendapat tugas baru sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Pada sektor lingkungan hidup, Agustin Halomoan Sinaga dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sedangkan Arip Wicaksono menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik.

Perubahan juga menyasar sektor pendidikan. Misbahul Munir kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan, menggantikan S. Hariyanto.

Selanjutnya, S. Hariyanto mendapat tugas sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gresik.

Untuk sektor komunikasi dan perikanan, Johar Gunawan dipercaya memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun Dinas Perikanan kini dipimpin Agung Endro Dwi Setyo Utomo.

Rotasi Camat hingga Perangkat Daerah Lainnya
Perubahan jabatan turut terjadi pada sejumlah perangkat daerah lainnya. Suyono yang sebelumnya memimpin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Sosial.

Posisi Kepala Damkarla selanjutnya dipercayakan kepada Suprapto.

Sementara itu, Nuri Mardiana dilantik sebagai Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menggantikan dr. Titik Ernawati yang kini menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gresik.

Rotasi juga menyasar jajaran kecamatan. Herawan Eka Kusuma dipercaya menjadi Camat Sidayu.

Mohammad Ainul Mubarak menjabat Camat Ujungpangkah. Havy Wardana dipercaya memimpin Kecamatan Manyar.

Selanjutnya, Yuson Lawupa Malvi menjadi Camat Dukun. Supaji Alatas menjabat Camat Tambak, sedangkan Khoirul Anwar dipercaya sebagai Camat Duduksampeyan.

Gus Yani Tekankan Tanggung Jawab Pelayanan Publik
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebut mutasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan.

Menurutnya, setiap pejabat menerima mandat dan kepercayaan. Karena itu, mereka harus menjalankan tugas untuk melayani masyarakat.

“Mutasi itu untuk penyegaran organisasi. Jadi hal biasa. Cuma biasa dredeg-dredegan. Artinya semua punya mandat dan kepercayaan serta tugas yang benar-benar dikerjakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Gresik,” kata Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.

Perubahan komposisi pejabat tersebut menempatkan sejumlah sektor pelayanan dan pembangunan di bawah kepemimpinan baru. Kinerja para pejabat selanjutnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Gresik.

Catatan itu disampaikan Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi, Jumat (13/11/2026).

Tiga Ranperda yang dibahas meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Kedua fraksi meminta regulasi tersebut tidak berhenti sebagai produk hukum. Pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gresik.

Digitalisasi Desa Harus Memperhatikan Bawean
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gresik Nur Sa'idah menyoroti kesiapan penerapan digitalisasi pemerintahan desa. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan jaringan internet.

Perhatian khusus juga diperlukan untuk wilayah terpencil seperti Pulau Bawean. Keterbatasan jaringan dapat menjadi tantangan dalam penerapan pelayanan desa berbasis digital.

Selain itu, Gerindra mempertanyakan kemampuan fiskal daerah. Hal ini berkaitan dengan rencana kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan purna tugas kepala desa serta perangkat desa.

Fraksi Gerindra juga meminta kepastian aturan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepastian tersebut diperlukan agar tidak terjadi penundaan akibat kekosongan aturan operasional.

Transparansi CSR Perusahaan di Kawasan Industri
Pada pembahasan Ranperda TJSLP, Gerindra menyoroti transparansi penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Perhatian tersebut terutama diarahkan kepada perusahaan di kawasan industri Manyar dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).

Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menyiapkan peta jalan program TJSLP. Sistem pengawasan juga perlu diperkuat agar penyaluran program lebih terarah.

Selain itu, laporan realisasi TJSLP diharapkan terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, publik dapat mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan sekitar.

Nur Sa'idah juga mempertanyakan kesiapan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Ia menyoroti kompetensi auditor Inspektorat serta efektivitas pengawasan anggaran responsif gender.

Tata Kelola Desa dan BUMDes Perlu Diperkuat
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Gresik Husnul Fiqhan menekankan pentingnya profesionalisme aparatur desa.

Ia mendorong transparansi pengelolaan Dana Desa dan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, pengawasan tata kelola desa perlu berjalan secara berkelanjutan.

Golkar juga mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa.

Selain itu, pelayanan publik berbasis digital perlu ditingkatkan. Pengawasan keuangan dan aset desa juga harus mendapat perhatian.

Husnul meminta regulasi memperhatikan karakteristik setiap wilayah. Desa di kawasan industri memiliki kebutuhan berbeda dengan desa pertanian, pesisir, maupun perkotaan.

Kedua fraksi pada prinsipnya menyambut pembahasan tiga Ranperda tersebut. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan kesiapan pelaksanaan dan pengawasannya.

Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak hanya selesai disahkan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyampaikan, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp120 miliar dalam RAPBD 2027 untuk menopang jaminan kesehatan masyarakat.

Anggaran tersebut terdiri atas Rp108 miliar untuk pembayaran premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, tersedia dana cadangan sebesar Rp12 miliar.

Menurut Syahrul, keberlanjutan jaminan kesehatan harus berjalan seiring dengan pemerataan fasilitas medis. Masyarakat di wilayah kepulauan juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

DPRD Siapkan Pengawalan Anggaran Jaminan Kesehatan
Persoalan kepesertaan PBI JKN muncul setelah pemerintah pusat memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Perubahan kategori kesejahteraan tersebut berdampak pada sekitar 28 ribu warga Gresik. Mereka tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.800 warga telah dialihkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Gresik. Sementara itu, 11.200 warga lainnya masih dalam proses akomodasi.

DPRD dan Pemkab Gresik sepakat menjaga akses pengobatan masyarakat selama 2026. Warga terdampak tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan membawa KTP.

"Prinsipnya seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis. Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," tegas Syahrul.

DPRD juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi hasil pemutakhiran DTSEN. Sebab, terdapat warga yang kondisi ekonominya masih tergolong miskin, tetapi masuk kategori desil 6–10.

Evaluasi diperlukan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan iuran kesehatan.

Fasilitas Kesehatan Pulau Bawean Jadi Sorotan
Selain persoalan kepesertaan, DPRD Gresik menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan di Pulau Bawean.

Salah satu kebutuhan mendesak adalah pengadaan alat radiologi baru untuk RSUD Umar Masud. Perangkat yang selama ini digunakan dilaporkan mengalami kerusakan.

Karena itu, pengadaan alat radiologi tersebut perlu diperjuangkan melalui penganggaran 2027.

DPRD juga akan mengawal pengiriman generator oksigen yang unitnya telah tersedia. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat Bawean.

Syahrul mengatakan, kebutuhan oksigen di Bawean cukup mendesak. Pengiriman melalui jalur laut juga kerap menghadapi kendala gelombang tinggi.

"Selain pengadaan alat radiologi, kami juga akan mengawal ketat pengiriman generator oksigen yang unitnya sudah tersedia agar segera tiba di Bawean. Mengingat kebutuhan oksigen di sana sangat mendesak dan kerap terkendala gelombang tinggi saat pengiriman jalur laut," pungkasnya.

Pemerataan Layanan Tidak Cukup dengan Jaminan Pembiayaan
Pengawalan UHC tidak hanya berkaitan dengan pembayaran iuran peserta. Ketersediaan fasilitas medis dan pemerataan pelayanan juga menjadi bagian penting.

Kondisi wilayah kepulauan seperti Bawean membutuhkan perhatian khusus. Keterbatasan akses transportasi dapat memengaruhi distribusi peralatan dan kebutuhan medis.

Melalui pengawalan anggaran dan fasilitas kesehatan, DPRD berharap masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih merata. Warga Bawean juga diharapkan tidak selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di wilayah daratan.