Kanalgresik.com – Pemerintah Kabupaten Gresik mengajak masyarakat lebih aktif memastikan data sosial ekonomi keluarganya sesuai dengan kondisi terkini. Warga yang menemukan ketidaksesuaian dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang disiapkan pemerintah.
Pemutakhiran tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas data sosial ekonomi masyarakat. Data yang lebih akurat diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang sesuai dalam menjalankan program perlindungan sosial dan berbagai kebijakan lainnya.
Baca juga: Penyaluran Dana Desa untuk 330 Desa di Gresik Senilai Rp108,37 Miliar Tuntas
Kondisi Warga Bisa Berubah
Pemkab Gresik menilai data sosial ekonomi perlu diperbarui secara berkala karena kondisi keluarga dapat berubah.
Perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah anggota keluarga, kondisi rumah hingga kepemilikan aset dapat membuat informasi yang sebelumnya tercatat tidak lagi menggambarkan kondisi sebenarnya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menunggu proses pendataan dari pemerintah. Warga juga dapat menyampaikan usulan apabila terdapat informasi dalam DTSEN yang dinilai tidak sesuai.
Ada Mekanisme Pengajuan Pembaruan
Pemkab Gresik telah menyediakan layanan permohonan pembaruan DTSEN. Berdasarkan informasi layanan resmi pemerintah daerah, pengajuan dapat dilakukan bagi warga yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 Kabupaten Gresik.
Sejumlah dokumen dan informasi perlu disiapkan, antara lain KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi rumah dengan geotagging, struk pembayaran listrik terakhir serta data aset yang dimiliki.
Pengajuan tersebut kemudian tidak langsung mengubah status data. Ada tahapan pemeriksaan dan verifikasi yang harus dilalui.
Data Diverifikasi Berjenjang
Dalam mekanismenya, usulan pembaruan dapat diajukan melalui pemerintah desa atau kabupaten ketika ditemukan data DTSEN yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Petugas kemudian mengisi variabel individu dan keluarga. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan kondisi kemiskinan berdasarkan keadaan di lapangan.
Hasil pendataan dibahas melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan sebelum dilanjutkan ke tahapan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
Baca juga: Urai Kemacetan Cerme, Pelebaran Jalan Sisi Selatan Disetujui Pemerintah Pusat
Setelah proses di tingkat kabupaten selesai, data diteruskan ke kementerian terkait untuk kemudian diproses oleh BPS.
Pembaruan Data Tidak Instan
Pemkab Gresik juga mencantumkan estimasi penyelesaian layanan pembaruan DTSEN selama tiga bulan.
Artinya, pengajuan pembaruan tidak otomatis membuat perubahan data terjadi pada saat warga menyampaikan permohonan. Ada sejumlah tahapan pemeriksaan hingga pemeringkatan ulang yang harus dilalui.
BPS kemudian melakukan pengolahan dan pemeringkatan ulang terhadap data hasil pemutakhiran sebelum hasilnya dikembalikan kepada kementerian sebagai salah satu dasar penyaluran bantuan sosial.
Warga Diminta Tak Pasif
Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas DTSEN. Warga yang mengetahui adanya perubahan kondisi keluarga dapat memanfaatkan jalur pembaruan yang tersedia.
Langkah tersebut juga membantu pemerintah memperoleh gambaran sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca juga: Pemkab Gresik dan Baznas Salurkan Rp2,79 Miliar, 996 Siswa-Mahasiswa Terima Bantuan
Pemkab Gresik sebelumnya juga telah mendorong perbaikan data penerima perlindungan sosial dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan penguatan tata kelola data sosial ekonomi di daerah.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan
Selain berkaitan dengan program bantuan sosial, kualitas data juga penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Kabupaten Gresik sendiri memiliki sistem pengelolaan data daerah melalui Gresik Satu Data yang digunakan untuk mengelola dan menyiapkan berbagai dataset dari produsen serta walidata.
Dengan pembaruan DTSEN secara berkala, pemerintah berharap data masyarakat semakin menggambarkan kondisi nyata.
Masyarakat pun diimbau tidak ragu mengajukan pembaruan apabila terdapat informasi yang sudah berubah. Namun, setiap usulan tetap harus melalui proses verifikasi sesuai ketentuan sebelum menjadi bagian dari data hasil pemutakhiran.
Editor : Radit