Kanalgresik.com – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal dengan melibatkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Mereka diharapkan menjadi penghubung pemerintah dalam memberikan edukasi dan menyampaikan informasi kepada warga.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik dr. H. Asluchul Alif saat membuka Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai. Kegiatan berlangsung di Hall Hotel Horison, Kamis (12/11/2026).
Baca juga: Sekolah Rakyat Gresik Didorong Cetak Generasi Mandiri, Pendidikan Jadi Jalan Melanjutkan Perjuangan
Sosialisasi yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 itu melibatkan anggota Satlinmas dari lima kecamatan.
Satlinmas Didorong Aktif Mengawasi Lingkungan
Wakil Bupati Gresik menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri.
Karena itu, anggota Satlinmas diharapkan memahami aturan cukai. Mereka juga diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
Asluchul Alif meminta peserta ikut mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal. Selain itu, masyarakat perlu memahami pentingnya melaporkan dugaan peredarannya.
“Melalui sosialisasi ini, saya berharap masyarakat bisa ikut serta menyosialisasikan bahaya rokok ilegal, berpartisipasi dalam pengawasan peredaran dan penggunaan rokok ilegal di lingkungan masing-masing, serta mengedukasi masyarakat tentang ciri-ciri rokok ilegal,” ujar Wabup.
Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal.
Bea Cukai dan Kejaksaan Berikan Materi
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait. Di antaranya Kepala Bea Cukai Raden Muhammad Agus Ekawidjaja dan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Zam Zam Ikhwan.
Baca juga: Rembuk Akur Jadi Ruang Evaluasi, DPRD Gresik Diminta Kawal Solusi Persoalan Warga
Keduanya memberikan materi mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Materi juga mencakup upaya pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal.
Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik Agustin Halomoan Sinaga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Wabup menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan dana dari pemerintah pusat untuk daerah penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.
Pemanfaatannya mencakup tiga bidang utama. Ketiganya meliputi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
Pada sektor kesehatan, dana tersebut mendukung pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit akibat konsumsi rokok. Sementara itu, sektor kesejahteraan mencakup bantuan bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok serta peningkatan keterampilan kerja.
Baca juga: Hari Pahlawan 2026, Pemkab Gresik Ajak Masyarakat Wujudkan Semangat Perjuangan Lewat Pengabdian
Adapun bidang penegakan hukum mendukung pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal.
Masyarakat Diajak Tidak Membeli Rokok Ilegal
Wabup berharap peserta sosialisasi dapat meneruskan informasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut diharapkan mendorong warga agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal.
“Peran masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas peredaran rokok ilegal. Mari kita tingkatkan kepedulian dan bersama-sama mendukung gerakan Gempur Rokok Ilegal demi melindungi masyarakat serta menjaga penerimaan negara,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Gresik berharap pengawasan di tingkat lingkungan semakin kuat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal.
Editor : Deni Adi Santoso