Kanalgresik.com – Forum Rembuk Akur Warga 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan DPRD. Sejumlah aspirasi yang muncul menyangkut penanganan warga dengan gangguan kesehatan mental, akses jaminan kesehatan, hingga fasilitas sosial bagi lanjut usia.
Dalam kegiatan bertajuk Rembuk Akur Warga 2026: Gresik Lebih Baik tersebut, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif berdialog dengan warga bersama jajaran organisasi perangkat daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten Gresik, Selasa (10/11/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Sosial Gresik dr. Ummi Khoiroh, Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin, serta anggota DPRD Muhammad Kurdi dan Ricke Mayumi. Camat Gresik Jalesvie Triyatmoko juga mengikuti forum tersebut.
Penanganan ODGJ dan Fasilitas Sosial Jadi Perhatian
Salah satu aspirasi disampaikan Khusaini. Ia meminta perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan warga dengan gangguan kesehatan mental.
Menurutnya, pasien selama ini harus dirujuk ke RSJ Menur Surabaya. Selain persoalan jarak, biaya pengobatan berkelanjutan juga menjadi perhatian karena tidak seluruh kebutuhan pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan.
Menanggapi keluhan tersebut, Alif mengakui Gresik belum memiliki rumah sakit jiwa sendiri. Pemerintah daerah, kata dia, akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencari solusi.
"Terkait pasien gangguan jiwa yang butuh pengobatan terus-menerus, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur untuk mencari solusi terbaiknya," ujarnya.
Selain penanganan kesehatan mental, Alif menyampaikan rencana pembangunan panti jompo di Kecamatan Sidayu pada 2027.
"Di tahun 2027 mendatang, kita berencana memiliki panti jompo sendiri di Sidayu untuk penanganan lansia," tambahnya.
Persoalan KIS dan BPJS Perlu Penjelasan
Aspirasi lain berkaitan dengan penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seorang warga mengeluhkan anaknya yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren wilayah Mojokerto tidak dapat menggunakan KIS untuk mendapatkan penanganan medis sementara di daerah tersebut.
Alif menyarankan agar anak tersebut dibawa kembali ke Gresik untuk memperoleh penanganan melalui fasilitas kesehatan di daerah asal.
"Untuk sementara, anak dibawa pulang dulu ke Gresik agar bisa kita rawat dan ditangani langsung di faskes Gresik," jelasnya.
Sementara itu, warga bernama Yulin meminta penjelasan mengenai penjaminan BPJS Kesehatan untuk tindakan medis keloid yang dialami anaknya.
Alif menjelaskan bahwa penjaminan BPJS memiliki ketentuan tertentu. Tindakan yang dikategorikan berkaitan dengan estetika tidak termasuk layanan yang dijamin.
DPRD Dorong Aspirasi Dikawal hingga Tindak Lanjut
Anggota DPRD Gresik Ricke Mayumi mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Menurutnya, dialog langsung dapat membantu pemerintah dan legislatif memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Forum seperti Rembuk Akur ini sangat penting karena menjadi jembatan komunikasi yang inklusif antara warga dan pemerintah daerah," tuturnya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pengawasan dan pertimbangan DPRD dalam mengawal anggaran serta program pelayanan publik.
Ricke juga menyatakan DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengawal rencana penguatan fasilitas sosial dan layanan kesehatan.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian keluhan. Aspirasi warga perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antarinstansi, kejelasan kebijakan, serta program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
