Kanalgresik.com – Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Gresik berinisial RS menjadi salah satu pejabat yang dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
RS diperiksa bersama tujuh kepala kantor pertanahan lainnya di Jawa Timur. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Surabaya, Jumat (13/11/2026).
Baca juga: Usaha Tambal Ban di Sukodono Terkendala Listrik, Babinsa Siapkan Koordinasi dengan Kelurahan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik mendalami keterangan para saksi mengenai dugaan aliran uang kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“(Terkait dugaan) setoran ke atas,” kata Budi, Jumat (13/11/2026).
Penyidik juga mengonfirmasi sejumlah temuan dari penggeledahan kantor pertanahan di Jawa Timur.
BPN Jatim Serahkan Penanganan kepada KPK
Pemeriksaan tersebut turut mendapat perhatian Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Kepala Kanwil BPN Jatim Muhammad Naim melalui Humasnya, Risdianto, menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya materi perkara dan teknis penyidikan kepada KPK. Kanwil BPN Jatim juga menyatakan siap memberikan dukungan apabila dibutuhkan penyidik.
Risdianto menegaskan seluruh pegawai BPN wajib menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
“Apabila terdapat oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Di tengah proses penyidikan, Kanwil BPN Jatim memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Pelayanan diharapkan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Baca juga: Lubang Jalan Perning Diperbaiki Sehari Setelah Dilaporkan, Keselamatan Pengendara Jadi Perhatian
Delapan Kepala Kantor Pertanahan Diperiksa
Selain Kepala BPN Gresik berinisial RS, tujuh pejabat lainnya yang diperiksa di Polda Jatim adalah:
NS, Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo.
WRA, Kepala BPN Surabaya I.
AB, Kepala BPN Surabaya II.
NVS, Kepala BPN Situbondo dan mantan Kepala BPN Banyuwangi.
MJS, Kepala BPN Mojokerto.
IH, Kepala BPN Kabupaten Malang.
MSL, Kepala BPN Jember.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Budi Kristiyana, menjalani pemeriksaan secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK mengembangkan perkara tersebut setelah operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Kasus itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, perantara, dan pihak swasta lainnya.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga mendalami kemungkinan penerimaan uang terkait rotasi, promosi, mutasi jabatan, serta pelayanan pertanahan.
Baca juga: Kepala BPN Gresik Masuk Agenda Pemeriksaan KPK, Bagaimana Kondisi Pelayanan Pertanahan?
Sebelumnya, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September 2026. KPK kemudian menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur pada 24 September 2026.
Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan uang tunai dan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. KPK juga menggeledah kediaman Lampri di Kabupaten Nganjuk.
Meski demikian, pemeriksaan terhadap RS dan tujuh kepala kantor pertanahan lainnya masih berstatus pemeriksaan saksi. Pemanggilan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
KPK masih mendalami keterangan dan bukti untuk mengungkap dugaan aliran uang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Editor : Deni Adi Santoso