Kanalgresik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Salah satu pejabat yang masuk dalam agenda tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Rarif Setiawan.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan setoran pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan setoran kepada pejabat di atasnya. Penyidik juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan di sejumlah kantor pertanahan.
"(Terkait dugaan) setoran ke atas," kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Sembilan Kepala Kantor Pertanahan Diperiksa
Selain Kepala BPN Gresik, delapan pejabat pertanahan lainnya turut masuk dalam agenda pemeriksaan. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Para pejabat tersebut meliputi Kepala BPN I Surabaya Wida Rahardian Aji, Kepala BPN II Surabaya Agung Basuki, dan Kepala BPN Sidoarjo Nursuliantoro.
Selanjutnya, Kepala BPN Situbondo Nasep Vandi Sulistyo, Kepala BPN Kabupaten Mojokerto Mateus Joko Slameto, Kepala BPN Kabupaten Malang Istanto Nurhidayat, serta Kepala BPN Jember M. Sochib Lutfi.
Delapan saksi, termasuk Rarif, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut juga bertujuan mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sebelumnya dilakukan penyidik di sejumlah kantor pertanahan.
Penyidikan KPK Telusuri Dugaan Suap dan Jual Beli Jabatan
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidikan mencakup dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB).
Selain itu, penyidik mendalami dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
KPK juga menelusuri dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan. Dugaan penerimaan dari layanan pertanahan lainnya turut menjadi bagian pendalaman.
"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," ujar Budi.
BPN Gresik Disebut Tetap Layani Masyarakat
Di tengah agenda pemeriksaan tersebut, kepastian pelayanan pertanahan di Gresik menjadi perhatian masyarakat.
Konfirmasi telah diupayakan kepada Rarif melalui WhatsApp pada Selasa (10/11/2026) malam. Namun, hingga berita diterbitkan, belum ada jawaban yang diterima.
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Bayu Indrajati, S.E., mengaku belum mengetahui adanya pemanggilan terhadap Kepala BPN Gresik.
"Saya ndak ngerti mas. Saya sakit demam, jadi sampai hari ini saya masih belum ke kantor," kata Bayu, Rabu (11/11/2026).
Meski belum mengetahui agenda pemeriksaan tersebut, Bayu menyampaikan bahwa tidak ada penggeledahan KPK di Kantor BPN Gresik. Ia juga menyebut pelayanan kantor berjalan normal.
"Mboten niku mas (tidak ada itu mas). Kalau pelayanan kantor normal-normal saja mas," ujarnya.
Perlu ditegaskan, agenda pemeriksaan terhadap Rarif merupakan bagian dari pendalaman penyidikan KPK. Pemanggilan untuk dimintai keterangan tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang terlibat sebagai tersangka.
KanalGresik.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi Kepala BPN Gresik maupun Kementerian ATR/BPN terkait agenda pemeriksaan tersebut.
