Kanalgresik.com – Dugaan pengurukan saluran air di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) menjadi perhatian DPRD Gresik. Persoalan ini berkaitan dengan fungsi saluran yang selama ini dimanfaatkan warga Desa Mengare, Kecamatan Bungah, untuk pengairan tambak dan aktivitas mencari hasil laut.
Dalam audiensi bersama sejumlah instansi, Kamis (19/11/2026), BBWS Bengawan Solo dan DPUTR Gresik menyampaikan bahwa lokasi saluran yang dipersoalkan tidak tercatat sebagai jaringan irigasi maupun sungai dalam data kewenangan mereka.
Baca juga: Betonisasi Jalan Mojogede–Kedungpring Diharapkan Lancarkan Mobilitas dan Ekonomi Warga
Namun, warga mengadukan keberadaan saluran tersebut karena dinilai berkaitan dengan kebutuhan pengairan tambak dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Saluran Tidak Tercatat dalam Jaringan Irigasi Pemerintah
Perwakilan BBWS Bengawan Solo, Adityo S. Waskito, menjelaskan bahwa titik saluran tersebut tidak tercatat dalam basis data jaringan irigasi maupun sungai milik BBWS.
Karena itu, diperlukan identifikasi lanjutan untuk mengetahui status, fungsi, serta pihak yang memiliki kewenangan mengelola saluran tersebut.
Kepala Bidang Pengairan DPUTR Gresik, Ubaidillah, juga menyampaikan bahwa lokasi tersebut tidak termasuk dalam 115 daerah irigasi yang dikelola Pemkab Gresik.
Saluran itu juga disebut tidak masuk jaringan irigasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015.
Meski tidak masuk jaringan irigasi pemerintah, fungsi saluran bagi pengairan tambak dan kepentingan masyarakat tetap menjadi persoalan yang perlu ditelaah.
DPRD Soroti Dampak terhadap Mata Pencaharian Warga
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, audiensi dilakukan untuk memperjelas status saluran, kewenangan, dan tanggung jawab pihak terkait.
Baca juga: Keluhan Warga Lasem dan Gerdu Abang Disorot, DPRD Gresik Minta Penertiban Konsisten
Menurutnya, saluran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengairan tambak. Warga pesisir Mengare juga memanfaatkannya untuk mencari kepiting dan udang.
Ia menegaskan, kepentingan masyarakat dan fungsi sosial perlu diperhatikan meskipun kawasan tersebut disebut telah memiliki hak kepemilikan atas tanah.
Dari sisi pertanahan, perwakilan BPN Gresik, Aris Setiawan, menyebut lokasi tersebut secara administrasi memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS).
BPN menjelaskan, jika pembangunan mengharuskan pengurukan saluran yang memiliki fungsi publik, maka perlu disediakan saluran pengganti agar pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan.
Baca juga: DPRD Gresik Tagih Janji PU, Jalan Banjarsari–Leran Dijadwalkan Diperbaiki Pekan Ini
JIIPE Terbuka untuk Koordinasi dan Penelaahan
Perwakilan Bidang Tata Ruang DPMPTSP Gresik, Abdurahman, menyebut pengembangan kawasan JIIPE telah mengantongi perizinan yang mengacu pada ketentuan penataan ruang.
Sementara itu, Comdev Manager PT BKMS, Yudi Darjanto, menyatakan perusahaan memahami keresahan warga mengenai aktivitas dan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Ia menyampaikan pihaknya terbuka untuk berkoordinasi dan menelaah kondisi di lapangan, termasuk aspek teknis yang berkaitan dengan persoalan saluran air.
Persoalan ini masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Kejelasan fungsi saluran, dampak terhadap warga, serta solusi teknis menjadi hal penting agar pembangunan kawasan industri dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan berdampingan.
Editor : Deni Adi Santoso