Kanalgresik.com – Keluhan warga terhadap aktivitas warung remang-remang dan karaoke malam di Kabupaten Gresik kembali menjadi perhatian DPRD. Legislator meminta Satpol PP memperluas pengawasan dan memastikan penertiban berjalan konsisten.

Anggota DPRD Gresik, Noto Utomo, menyoroti kawasan Lasem dan Gerdu Abang. Ia menyebut warga masih mengeluhkan aktivitas warung remang-remang serta hiburan malam yang dinilai mengganggu ketenteraman lingkungan.

Menurutnya, penertiban tidak boleh hanya dilakukan di wilayah tertentu. Pemerintah daerah perlu memastikan pengawasan berjalan merata.

Lasem dan Gerdu Abang Jadi Perhatian
Noto Utomo mengapresiasi langkah Satpol PP yang mulai melakukan operasi penertiban. Salah satunya di wilayah Ujungpangkah.

Namun, ia meminta operasi serupa tetap dilakukan di kawasan lain yang mendapat keluhan masyarakat.

Lasem dan Gerdu Abang menjadi wilayah yang disorot. Aktivitas karaoke malam dan suara musik disebut masih menimbulkan keresahan warga.

Noto meminta Satpol PP menindaklanjuti keluhan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya penegakan aturan tanpa tebang pilih.

Menurutnya, ketertiban lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Masyarakat juga perlu mendapatkan rasa aman dan nyaman saat beraktivitas.

Miras Dinilai Berpotensi Memicu Gangguan Keamanan
Selain aktivitas hiburan malam, Noto Utomo turut menyoroti peredaran minuman keras (miras). Ia mengingatkan dampak konsumsi miras, terutama bagi kalangan generasi muda.

Menurutnya, konsumsi miras dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kondisi mabuk juga berpotensi memicu keributan hingga tawuran.

Ia mengajak masyarakat, khususnya anak muda, menghindari konsumsi minuman keras. Noto mendorong generasi muda membangun kebiasaan hidup sehat.

Ia juga mengapresiasi upaya Satpol PP dalam melakukan penertiban. Namun, pengawasan dinilai perlu terus dilakukan agar peredaran miras tidak kembali meresahkan masyarakat.

Penegakan Perda Diminta Berjalan Konsisten
Penertiban warung remang-remang dan peredaran miras di Gresik memiliki landasan peraturan daerah.

Aturan tersebut mengacu pada Perda Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Peraturan itu telah diubah melalui Perda Nomor 19 Tahun 2004.

Ketentuan tersebut mengatur sejumlah larangan terkait minuman keras. Di antaranya produksi, pengoplosan, pengedaran, penyimpanan, hingga konsumsi dan aktivitas menjamu miras.

Sanksi juga diatur berdasarkan jenis pelanggaran. Besaran denda dalam ketentuan yang dikutip meliputi Rp6 juta untuk produksi atau pengoplosan dan pengedaran, Rp5 juta untuk penimbunan atau penyimpanan, serta sanksi lainnya sesuai pasal yang berlaku.

Noto Utomo menilai penegakan aturan bukan semata-mata untuk menertibkan tempat usaha. Upaya tersebut juga bertujuan melindungi generasi muda serta menjaga ketenteraman masyarakat.

Ia berharap Pemkab Gresik melalui Satpol PP terus meningkatkan pengawasan. Penanganan keluhan warga secara konsisten diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.