Kanalgresik.com – Tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Gresik segera memasuki pembahasan lebih mendalam. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik sepakat melanjutkan pembahasan regulasi yang menyangkut pemerintahan desa, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pengarusutamaan gender.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Gresik, Senin (16/11/2026). Agenda rapat membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Ranperda prakarsa pemerintah daerah.

Meski sepakat melanjutkan pembahasan, sejumlah fraksi memberikan catatan. Perhatian utama tertuju pada kepastian aturan pelaksanaan, pengawasan, pemerataan infrastruktur digital, hingga kemungkinan pemberian sanksi.

Ranperda Desa dan TJSLP Jadi Sorotan Fraksi
Anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP), Imam Syaifudin, menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan ketiga Ranperda.

Namun, ia meminta pemerintah daerah memperjelas aturan teknis dalam Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Menurutnya, regulasi tersebut perlu dilengkapi petunjuk pelaksanaan yang jelas.

Imam juga mendorong adanya sanksi bagi instansi yang mengabaikan penerapan program responsif gender.

"Perda ini hanya berisi aturan umum. FAP berharap Pemerintah Daerah ke depan bisa melengkapi petunjuk teknis dalam pelaksanaan perda ini, sehingga jika ada instansi daerah yang mengabaikan, akan ada sanksi tegas terhadap pengabaian penerapan program responsif gender," ungkap Imam.

Pada Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), FAP meminta pemerintah mempertegas konsekuensi bagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah pencabutan izin usaha.

Sementara itu, pada Ranperda Pemerintahan Desa, Imam menyoroti penguatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ia juga meminta kepastian mengenai masa pengabdian, mekanisme pembentukan, dan insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Menurutnya, LKD memiliki peran penting dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Karena itu, keberadaannya membutuhkan kepastian hukum yang lebih kuat.

Gerindra Minta Kesiapan Digitalisasi Desa dan Transparansi Perusahaan
Catatan lain disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Yuyun Wahyudi atau Bowo.

Ia mengingatkan bahwa pembentukan peraturan daerah harus disertai kesiapan teknis. Pemerintah daerah juga perlu memastikan regulasi dapat diterapkan secara terukur dan transparan.

Perhatian khusus diberikan pada pemerataan infrastruktur digital dan kesiapan sumber daya manusia perangkat desa di Pulau Bawean.

Gerindra turut menyoroti simulasi fiskal untuk tunjangan purnatugas kepala desa. Selain itu, percepatan regulasi pemilihan kepala desa (Pilkades) juga menjadi perhatian.

Pada Ranperda TJSLP, fraksi tersebut meminta pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan efektif. Kawasan industri besar seperti JIIPE dan Manyar menjadi salah satu wilayah yang disoroti.

"Pembentukan peraturan daerah adalah proses merumuskan solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat. Kami menuntut komitmen nyata dari Pemerintah Daerah bahwa regulasi ini tidak berhenti pada tataran dokumen, melainkan diimplementasikan dengan langkah strategis yang terukur, transparan, dan akuntabel," kata Bowo.

Bupati Tekankan Pembangunan Harus Memberi Manfaat Merata
Menanggapi masukan fraksi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah. Pemerintahan desa dan dunia usaha juga harus berperan dalam pembangunan.

Terkait Ranperda Pemerintahan Desa, Bupati menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Profesionalitas aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset desa juga menjadi perhatian.

Pada Ranperda TJSLP, ia meminta program tanggung jawab sosial perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Program tersebut harus terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, perubahan Perda Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk menjamin kesempatan dan manfaat pembangunan secara adil. Kebijakan tersebut mencakup perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan.

“Bagi kami, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi juga tentang seberapa adil manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Kami berharap melalui pembahasan yang terbuka dan konstruktif, akan lahir regulasi yang tidak hanya baik secara hukum, tetapi juga realistis, dapat dilaksanakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Fandi.

Seluruh fraksi DPRD Gresik menyatakan sepakat agar ketiga Ranperda dibahas lebih mendalam di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah terkait.

Tahap pembahasan berikutnya menjadi penting untuk memastikan setiap ketentuan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas. Pengawasan, transparansi, dan kepastian hukum juga perlu diperhatikan agar regulasi nantinya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Gresik.