Kanalgresik.com – Akses kerja bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian dalam sosialisasi peraturan daerah di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Minggu (15/11/2026). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik didorong tidak hanya menyampaikan informasi lowongan, tetapi juga mendampingi pencari kerja hingga memasuki dunia kerja.
Dorongan tersebut disampaikan anggota DPRD Gresik Fraksi Partai Golkar, Hj. Komsatun, S.Sos. Menurutnya, penyandang disabilitas membutuhkan dukungan nyata agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan dan keterampilan.
Pendampingan Kerja Dinilai Perlu Diperkuat
Komsatun menilai proses mencari pekerjaan tidak selalu mudah bagi penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah daerah perlu hadir memberikan pendampingan secara langsung.
Pendampingan tersebut mencakup pencarian lowongan, pengajuan lamaran, hingga persiapan menghadapi wawancara kerja. Disnaker juga diharapkan membantu mengarahkan calon pekerja ke posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
“Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja mempunyai tanggung jawab untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Mereka harus mendapatkan pendampingan mulai dari proses melamar pekerjaan, menghadapi wawancara, hingga diarahkan agar bisa bekerja sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing,” ujar Komsatun.
Ia juga mengingatkan perusahaan agar membuka kesempatan kerja yang setara. Pemenuhan hak tersebut harus berjalan sesuai ketentuan peraturan daerah.
Perda Gresik Atur Hak Kerja dan Kewajiban Perusahaan
Perwakilan Disnaker Gresik, Rukmia, menjelaskan bahwa hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026.
Peraturan tersebut mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu aspek yang diatur adalah kesempatan memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi.
Dalam Pasal 32, Disnaker memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Instansi tersebut juga bertugas memfasilitasi informasi lowongan serta bursa kerja yang mudah diakses.
Sementara itu, Pasal 34 mengatur kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah dan perusahaan milik pemerintah daerah wajib memenuhi kuota paling sedikit dua persen dari jumlah tenaga kerja.
Adapun pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah tenaga kerja. Ketentuan ini berlaku bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.
Penyandang Disabilitas Didorong Aktif Mengakses Layanan
Rukmia berharap penyandang disabilitas tidak ragu berkomunikasi dengan DPRD maupun Disnaker. Langkah tersebut dapat membantu mereka memperoleh informasi dan pendampingan terkait kesempatan kerja.
Perda Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur hak atas upah setara untuk pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Pekerja penyandang disabilitas juga berhak memperoleh akomodasi yang layak di tempat kerja.
Upaya membuka akses kerja tidak cukup berhenti pada sosialisasi aturan. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Melalui pendampingan yang tepat serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Gresik diharapkan semakin terbuka. Mereka memiliki hak untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan hidup mandiri.