Kanalgresik.com – Perubahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdampak pada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 28 ribu warga Gresik. DPRD Kabupaten Gresik meminta pemerintah daerah memastikan warga tetap memperoleh layanan kesehatan gratis.
Perubahan kategori desil kesejahteraan menyebabkan puluhan ribu warga keluar dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dibiayai APBN.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.800 warga telah dialihkan ke pembiayaan APBD Gresik. Sementara itu, 11.200 warga lainnya masih dalam proses akomodasi.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menegaskan, perubahan data tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses pengobatan.
“Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," katanya, Jumat (13/11/2026).
DPRD Soroti Akurasi Data Penerima Bantuan
DPRD menilai pemutakhiran data perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, terdapat warga yang secara faktual masih tergolong miskin, tetapi tercatat dalam desil 6–10.
Padahal, kelompok desil 1–5 menjadi sasaran penerima bantuan berdasarkan kategori kesejahteraan tersebut.
Ketidaksesuaian data berpotensi membuat warga yang membutuhkan justru kehilangan bantuan iuran kesehatan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperbaiki akurasi DTSEN. Pendataan perlu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Selama masa penyesuaian pada 2026, DPRD dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga akses layanan kesehatan gratis. Warga dapat menggunakan KTP saat mengakses fasilitas kesehatan, dengan tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan.
RAPBD 2027 Siapkan Anggaran Rp120 Miliar
Untuk menjaga keberlanjutan program UHC, DPRD bersama Pemkab Gresik menyiapkan anggaran dalam Rancangan APBD 2027.
Anggaran sebesar Rp108 miliar direncanakan untuk membiayai premi peserta PBI JKN. Selain itu, disiapkan dana cadangan sebesar Rp12 miliar.
Dengan demikian, total anggaran yang diusulkan mencapai Rp120 miliar.
Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat.
Fasilitas Kesehatan Bawean Ikut Mendapat Perhatian
Selain persoalan kepesertaan JKN, DPRD juga menyoroti kebutuhan fasilitas kesehatan di Pulau Bawean.
DPRD mengusulkan pengadaan alat radiologi baru untuk RSUD Umar Masud pada 2027. Perangkat tersebut direncanakan menggantikan alat lama yang sudah rusak.
DPRD juga akan mengawal pengiriman generator oksigen yang unitnya telah tersedia. Pengiriman melalui jalur laut masih menghadapi kendala gelombang tinggi.
Menurut Syahrul Munir, ketersediaan oksigen menjadi kebutuhan penting bagi pelayanan kesehatan di Bawean.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan JKN. Ketepatan data, kesiapan anggaran, dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga perlu mendapat perhatian.
