Kanalgresik.com – Pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Gresik dalam pengawalan program Universal Health Coverage (UHC). Selain menjaga akses pengobatan masyarakat, DPRD juga menyoroti kebutuhan fasilitas medis di Pulau Bawean.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyampaikan, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp120 miliar dalam RAPBD 2027 untuk menopang jaminan kesehatan masyarakat.
Anggaran tersebut terdiri atas Rp108 miliar untuk pembayaran premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, tersedia dana cadangan sebesar Rp12 miliar.
Menurut Syahrul, keberlanjutan jaminan kesehatan harus berjalan seiring dengan pemerataan fasilitas medis. Masyarakat di wilayah kepulauan juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
DPRD Siapkan Pengawalan Anggaran Jaminan Kesehatan
Persoalan kepesertaan PBI JKN muncul setelah pemerintah pusat memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perubahan kategori kesejahteraan tersebut berdampak pada sekitar 28 ribu warga Gresik. Mereka tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.800 warga telah dialihkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Gresik. Sementara itu, 11.200 warga lainnya masih dalam proses akomodasi.
DPRD dan Pemkab Gresik sepakat menjaga akses pengobatan masyarakat selama 2026. Warga terdampak tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan membawa KTP.
"Prinsipnya seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis. Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," tegas Syahrul.
DPRD juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi hasil pemutakhiran DTSEN. Sebab, terdapat warga yang kondisi ekonominya masih tergolong miskin, tetapi masuk kategori desil 6–10.
Evaluasi diperlukan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan iuran kesehatan.
Fasilitas Kesehatan Pulau Bawean Jadi Sorotan
Selain persoalan kepesertaan, DPRD Gresik menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan di Pulau Bawean.
Salah satu kebutuhan mendesak adalah pengadaan alat radiologi baru untuk RSUD Umar Masud. Perangkat yang selama ini digunakan dilaporkan mengalami kerusakan.
Karena itu, pengadaan alat radiologi tersebut perlu diperjuangkan melalui penganggaran 2027.
DPRD juga akan mengawal pengiriman generator oksigen yang unitnya telah tersedia. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat Bawean.
Syahrul mengatakan, kebutuhan oksigen di Bawean cukup mendesak. Pengiriman melalui jalur laut juga kerap menghadapi kendala gelombang tinggi.
"Selain pengadaan alat radiologi, kami juga akan mengawal ketat pengiriman generator oksigen yang unitnya sudah tersedia agar segera tiba di Bawean. Mengingat kebutuhan oksigen di sana sangat mendesak dan kerap terkendala gelombang tinggi saat pengiriman jalur laut," pungkasnya.
Pemerataan Layanan Tidak Cukup dengan Jaminan Pembiayaan
Pengawalan UHC tidak hanya berkaitan dengan pembayaran iuran peserta. Ketersediaan fasilitas medis dan pemerataan pelayanan juga menjadi bagian penting.
Kondisi wilayah kepulauan seperti Bawean membutuhkan perhatian khusus. Keterbatasan akses transportasi dapat memengaruhi distribusi peralatan dan kebutuhan medis.
Melalui pengawalan anggaran dan fasilitas kesehatan, DPRD berharap masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih merata. Warga Bawean juga diharapkan tidak selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di wilayah daratan.
