Kanalgresik.com – DPRD Kabupaten Gresik meminta tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa pemerintah daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan desa, kawasan industri, hingga wilayah kepulauan.
Catatan itu disampaikan Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi, Jumat (13/11/2026).
Tiga Ranperda yang dibahas meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kedua fraksi meminta regulasi tersebut tidak berhenti sebagai produk hukum. Pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gresik.
Digitalisasi Desa Harus Memperhatikan Bawean
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gresik Nur Sa'idah menyoroti kesiapan penerapan digitalisasi pemerintahan desa. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan jaringan internet.
Perhatian khusus juga diperlukan untuk wilayah terpencil seperti Pulau Bawean. Keterbatasan jaringan dapat menjadi tantangan dalam penerapan pelayanan desa berbasis digital.
Selain itu, Gerindra mempertanyakan kemampuan fiskal daerah. Hal ini berkaitan dengan rencana kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan purna tugas kepala desa serta perangkat desa.
Fraksi Gerindra juga meminta kepastian aturan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepastian tersebut diperlukan agar tidak terjadi penundaan akibat kekosongan aturan operasional.
Transparansi CSR Perusahaan di Kawasan Industri
Pada pembahasan Ranperda TJSLP, Gerindra menyoroti transparansi penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Perhatian tersebut terutama diarahkan kepada perusahaan di kawasan industri Manyar dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menyiapkan peta jalan program TJSLP. Sistem pengawasan juga perlu diperkuat agar penyaluran program lebih terarah.
Selain itu, laporan realisasi TJSLP diharapkan terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, publik dapat mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan sekitar.
Nur Sa'idah juga mempertanyakan kesiapan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Ia menyoroti kompetensi auditor Inspektorat serta efektivitas pengawasan anggaran responsif gender.
Tata Kelola Desa dan BUMDes Perlu Diperkuat
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Gresik Husnul Fiqhan menekankan pentingnya profesionalisme aparatur desa.
Ia mendorong transparansi pengelolaan Dana Desa dan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, pengawasan tata kelola desa perlu berjalan secara berkelanjutan.
Golkar juga mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, pelayanan publik berbasis digital perlu ditingkatkan. Pengawasan keuangan dan aset desa juga harus mendapat perhatian.
Husnul meminta regulasi memperhatikan karakteristik setiap wilayah. Desa di kawasan industri memiliki kebutuhan berbeda dengan desa pertanian, pesisir, maupun perkotaan.
Kedua fraksi pada prinsipnya menyambut pembahasan tiga Ranperda tersebut. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan kesiapan pelaksanaan dan pengawasannya.
Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak hanya selesai disahkan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
