Kanalgresik.com – Penguatan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam finalisasi Perubahan APBD (P-APBD) 2026 Kabupaten Gresik.
Komisi III DPRD Gresik menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp4,5 miliar untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan di lapangan.
Baca juga: Komisi I DPRD Gresik Soroti Efektivitas P-APBD 2026, Rp209,28 Miliar Diminta Tepat Sasaran
Damkar Dapat Tambahan untuk Peralatan dan Penyelamatan
Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro mengatakan pembahasan bersama Damkar menitikberatkan pada kebutuhan peralatan pemadaman dan penyelamatan.
Salah satu yang disetujui adalah pengadaan mobil pemadam serta kendaraan roda tiga jenis Tossa. Kendaraan tersebut ditujukan untuk membantu menjangkau lokasi yang sulit dilewati armada pemadam berukuran besar.
“Kami menyetujui pembelian mobil pemadam dan Tossa pemadam untuk lokasi yang sulit dijangkau, sesuai pagu yang telah disepakati Tim Anggaran Pemda,” ujar Wongso.
Kebutuhan Damkar Sempat Diusulkan Rp8,99 Miliar
Dalam pembahasan, kebutuhan Damkar sempat diusulkan mencapai sekitar Rp8,99 miliar. Namun, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Rincian yang disepakati mencakup sekitar Rp1,44 miliar untuk sarana dan prasarana pemadaman, Rp366 juta untuk sarana penyelamatan, serta Rp193 juta untuk pemenuhan Standar Kemampuan Instansi Pemadam Kebakaran (SKIK).
Selain armada, kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas juga menjadi perhatian. Wongso menekankan agar setiap personel memiliki APD sendiri sehingga tidak digunakan secara bergantian.
Pos Damkar Dinilai Penting di Kawasan Industri
Penguatan layanan Damkar juga dikaitkan dengan karakter wilayah Gresik yang memiliki kawasan industri dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.
Baca juga: Gresik Kejar 55 Persen Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2026
DPRD mendorong penambahan pos unit Damkar agar waktu respons petugas dapat dipangkas. Setidaknya delapan pos disebut dibutuhkan, termasuk penguatan layanan di kawasan perkotaan.
Rencana penguatan pos Damkar sebelumnya juga menjadi perhatian legislatif, termasuk untuk wilayah Gresik Selatan. Pembangunan pos di Balongpanggang, misalnya, didorong untuk memperpendek jarak tempuh armada menuju lokasi kejadian.
DLH Dapat Dukungan Rp2,5 Miliar
Selain Damkar, dukungan anggaran juga diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
DLH mendapat alokasi sekitar Rp2,5 miliar untuk pengadaan unit Sky Walker. Pengadaan tersebut sebelumnya diusulkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Penggunaan alat tersebut berkaitan dengan kebutuhan penanganan dan penataan pohon sehingga pelayanan di lapangan dapat dilakukan dengan dukungan peralatan yang sesuai.
Baca juga: Gresik Dipilih Jadi Percontohan InCircular, Pengelolaan Sampah Didorong Bernilai Ekonomiaa
DPRD Tekankan Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Lapangan
Secara keseluruhan, tambahan anggaran untuk Damkar dan DLH mencapai sekitar Rp4,5 miliar.
Wongso menegaskan pembahasan P-APBD tidak semata-mata mengenai penambahan nominal anggaran. Menurut dia, alokasi tersebut perlu diarahkan pada kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Pendekatan tersebut sejalan dengan pembahasan P-APBD 2026 yang menempatkan sejumlah kebutuhan layanan publik sebagai bagian dari prioritas belanja daerah.
Dengan tambahan sarana dan prasarana tersebut, pelayanan Damkar maupun DLH diharapkan dapat ditunjang dengan fasilitas yang lebih memadai sesuai kebutuhan di lapangan.
Editor : Radit