Kanalgresik.com – DPRD Kabupaten Gresik meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi program dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari tiga bulan, percepatan diperlukan agar proyek pembangunan selesai tepat waktu dan tidak menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Baca juga: Proyek Jalan Desa Rp77 Miliar Menunggu Kepastian P-APBD Gresik 2026
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, menegaskan anggaran yang telah disepakati harus segera dilaksanakan, terutama untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa.
“Dengan waktu kurang lebih dua bulan lebih sedikit ini, anggaran yang sudah disepakati dalam P-APBD harus bisa dilaksanakan. Jangan sampai nanti tidak selesai, sehingga menimbulkan SiLPA yang besar,” tegas Mujid.
Menurutnya, percepatan belanja tidak cukup hanya mengejar penyerapan anggaran secara administratif. Pelaksanaan program harus menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Proyek Infrastruktur dan Fasilitas Publik Jadi Prioritas
Sejumlah program fisik yang menjadi perhatian DPRD dalam P-APBD 2026 meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, penerangan jalan umum (PJU), rumah tidak layak huni (RTLH), serta rehabilitasi gedung sekolah.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah perbaikan sekitar 15 gedung SD negeri dengan total alokasi anggaran lebih dari Rp15 miliar.
Mujid menilai pengerjaan rehabilitasi sekolah masih memungkinkan diselesaikan tepat waktu apabila proses pengadaan dan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai jadwal.
DPRD meminta OPD terkait memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan terukur, mulai dari proses pengadaan hingga penyelesaian fisik. Dengan demikian, keterbatasan waktu tidak menjadi alasan tertundanya program yang telah direncanakan.
Baca juga: Cegah Genangan Saat Musim Hujan, DPRD Gresik Soroti Kondisi Dua Bozem Perkotaan
Potensi SiLPA Diperkirakan Rp400 Miliar
Dalam pembahasan tersebut, potensi SiLPA Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp400 miliar.
Dana tersebut diproyeksikan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mendukung program pembangunan prioritas pada 2027.
Meski demikian, Mujid menekankan bahwa program yang telah disepakati dalam P-APBD tetap perlu direalisasikan secara optimal. Pemerintah daerah diminta tidak membiarkan pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan justru tertunda hingga akhir tahun anggaran.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa kondisi fiskal Kabupaten Gresik pada 2026 tetap stabil dan terkendali tanpa harus menambah utang daerah untuk menutup kebutuhan anggaran.
Baca juga: DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Perlindungan Anak, Masyarakat Diminta Cegah Perundungan
DPRD Minta OPD Pastikan Pekerjaan Selesai
DPRD Gresik berharap seluruh OPD segera memetakan pekerjaan yang masih harus diselesaikan, termasuk mengidentifikasi kendala pengadaan, pelaksanaan proyek, dan administrasi anggaran.
Percepatan tersebut perlu diimbangi pengawasan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan.
Mujid menegaskan, keberhasilan P-APBD 2026 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari penyelesaian proyek dan manfaatnya bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, PJU, RTLH, serta rehabilitasi sekolah menjadi bagian dari program yang perlu dikawal hingga tuntas sebelum tahun anggaran berakhir.
Editor : Radit