Kanalgresik.com – Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dinilai perlu disertai tujuan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Sejumlah akademisi meminta pemerintah memastikan institusi tersebut dibangun berdasarkan kebutuhan nyata serta memiliki desain pendidikan yang mampu menjawab persoalan sumber daya manusia.
Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan mengatakan pembentukan URI perlu diawali dengan kajian kebutuhan atau need assessment. Menurutnya, pemerintah perlu menjawab persoalan konkret yang hendak diselesaikan melalui pendirian institusi tersebut.
“Lahirnya sebuah gagasan itu harus melalui need assessment: negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” kata Radius.
Ia menilai persoalan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah perguruan tinggi. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyerapan lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja.
“Persoalan pertama dalam konteks pendidikan kita adalah tidak terserapnya mahasiswa dengan tingkat strata tertentu dalam industri,” ujarnya.
Karena itu, Radius meminta pemerintah menjelaskan orientasi URI, termasuk mekanisme penerimaan mahasiswa, posisi institusi dalam sistem pendidikan tinggi, serta hubungan URI dengan lembaga negara.
Kebebasan Akademik Perlu Dijaga
Selain manfaat pendidikan, desain kelembagaan URI juga menjadi perhatian. Radius mempertanyakan apabila struktur institusi tersebut terlalu dekat dengan sistem birokrasi pemerintahan.
“Kenapa tidak namanya rektor? Kenapa ini? Apa bedanya dengan IPDN? Apa bedanya dengan kementerian?” katanya.
Menurut Radius, perguruan tinggi memiliki tradisi otonomi dan kebebasan akademik. Karena itu, desain URI perlu memberikan ruang bagi kegiatan akademik yang independen.
Ia mengingatkan, institusi pendidikan tinggi juga harus memiliki ruang bagi kelompok akademik untuk menyampaikan pandangan kritis.
“Karena negara frustrasi mendisiplinkan perguruan-perguruan tinggi negeri yang kritis, kita buat perguruan tinggi sendiri saja,” ujarnya.
Radius menegaskan pandangannya tidak otomatis berarti menolak pembentukan URI. Ia justru meminta pemerintah membuka desain institusi tersebut kepada publik agar dapat diuji secara akademik dan demokratis.
Akses Mahasiswa Jadi Perhatian
Persoalan akses juga menjadi bagian dari pembahasan. Radius menilai apabila URI diarahkan untuk menghasilkan calon pemimpin nasional, kesempatan pendidikan harus dirancang secara inklusif.
Menurutnya, institusi pendidikan yang hanya dapat diakses kelompok tertentu berpotensi menciptakan reproduksi elite.
“Anak kita enggak bisa masuk. Ini kan kecenderungan di periode sekarang akan memunculkan reproduksi yang baru,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan arah URI.
Menurut Lutfil, gagasan pemerintah perlu diuji secara kritis, tetapi tidak seharusnya langsung dibela ataupun ditolak.
“Kita tidak boleh kemudian membela ide-ide besar Presiden secara membabi buta, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi secara brutal ide-ide besar yang disampaikan oleh pemerintah atau Presiden,” ujarnya.
Lutfil melihat URI dapat menjadi salah satu gagasan untuk menjawab persoalan kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan nasional. Namun, menurutnya, manfaat tersebut harus dibuktikan melalui implementasi yang tepat.
Ia mempertanyakan apakah lulusan URI nantinya mampu memberikan kontribusi ketika masuk ke birokrasi maupun BUMN yang masih menghadapi berbagai persoalan sistemik.
Lutfil juga mengusulkan agar URI tidak harus langsung ditempatkan dalam struktur birokrasi. Salah satu alternatif yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah membangun institusi semacam think tank yang menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan.
PGRI Minta Lulusan URI Relevan dengan Dunia Kerja
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo juga menekankan pentingnya kajian kebutuhan sebelum URI direalisasikan.
Menurut Djoko, kajian tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas dosen, lokasi, sistem pembelajaran hingga prospek kerja lulusan.
“Lulusannya harus diakses oleh pekerjaan. Berapa bulan? Ada timeline yang dikembangkan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan,” katanya.
Djoko mengatakan gagasan besar pemerintah perlu diuji melalui bukti dan hasil nyata. Ia menegaskan pandangannya bukan untuk menyerang pemerintah, tetapi untuk memastikan gagasan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya hari ini tidak mengkritik pemerintah, tetapi saya ingin tahu bagaimana nanti terjadinya. Saya ingin tahu bukti-bukti yang akan datang dari sebuah ide dasar dari Presiden yang saya cintai ini,” ujarnya.
Diskusi Diikuti Sekitar 75 Peserta
Diskusi tersebut diikuti sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Selain Radius, Lutfil, dan Djoko, forum menghadirkan Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari yang mewakili Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Turut hadir perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso dan Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan.
Ketua RRI Eko Ridwan mengatakan diskusi digelar sebagai ruang untuk membahas isu strategis nasional, khususnya pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial, dan arah kepemimpinan nasional.
Menurut Eko, wacana URI perlu dibedah secara terbuka untuk melihat posisi institusi tersebut di tengah keberadaan perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah ada.
“Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi PTN maupun PTS unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama,” kata Eko.
Ia berharap diskusi tersebut menjadi ruang dialog bagi generasi muda, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menguji gagasan pemerintah secara kritis sekaligus konstruktif.
Editor : Deni Adi Santoso