Kanalgresik.com – Capaian program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Gresik hingga Agustus 2026 baru mencapai 28,8 persen. Pemerintah Kabupaten Gresik pun meminta seluruh Puskesmas mempercepat pelayanan sekaligus membenahi sistem pendataan di lapangan.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan hal tersebut saat memimpin evaluasi pelaksanaan PKG bersama Dinas Kesehatan, seluruh kepala Puskesmas, serta instansi terkait di Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Gresik, capaian PKG baru menyentuh 28,8 persen, sementara target yang harus dicapai hingga Desember 2026 sebesar 46 persen.
Untuk kelompok anak sekolah, realisasinya sudah lebih tinggi, yakni mencapai 57 persen.
Administrasi Jangan Jadi Hambatan
Wabup Alif meminta kendala teknis, terutama terkait administrasi dan proses entri data, segera diselesaikan.
Menurutnya, persoalan sistem tidak boleh menghambat percepatan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru jadi hambatan. Item pemeriksaannya sudah jelas. Saya kira sistem inputnya bisa dibuat lebih sederhana, mudah digunakan lewat HP, lalu disinkronkan dengan aplikasi Satu Sehat,” ujar Alif.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga anggaran berdasarkan data riil hasil evaluasi.
Puskesmas Diminta Miliki Data hingga Tingkat Desa
Percepatan PKG, menurut Alif, tidak hanya berkaitan dengan jumlah warga yang telah diperiksa.
Setiap Puskesmas diminta memiliki data dasar sasaran PKG secara detail hingga tingkat desa. Data tersebut harus mencakup jumlah warga yang telah diperiksa, temuan masalah kesehatan, hingga kepastian tindak lanjut medis.
Alif juga meminta jaringan pelayanan di tingkat desa ikut dimaksimalkan. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, hingga Posyandu dinilai dapat membantu menyampaikan informasi mengenai program PKG kepada masyarakat.
“Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, hingga Posyandu bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi PKG,” jelasnya.
Hasil Pemeriksaan Harus Ditindaklanjuti
Alif menekankan pemeriksaan kesehatan gratis tidak boleh hanya menghasilkan angka capaian di atas kertas.
Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar untuk mengetahui persoalan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan penanganan lanjutan.
Ia mencontohkan adanya lulusan SMA/SMK di Gresik yang gagal lolos seleksi kerja setelah diketahui mengalami diabetes dan hipertensi saat menjalani pemeriksaan kesehatan.
“Jangan sampai anak-anak kita gagal masuk dunia kerja karena masalah kesehatan yang sebenarnya bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” tegas Alif.
Dinkes Akui Pelaporan Masih Terkendala
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan pelayanan PKG sebenarnya telah berjalan di seluruh Puskesmas.
Pelayanan juga dilakukan melalui kegiatan luar gedung, termasuk Posyandu.
Namun, proses pelaporan realisasi masih menghadapi kendala teknis pada sistem aplikasi entri data.
“Data yang dimasukkan nakes tidak selalu langsung tercatat di sistem, sehingga angka capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan kerja di lapangan,” ungkap Khusnah.
Selain persoalan sistem dan server, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan.
Tenaga kesehatan di Puskesmas harus membagi fokus antara memberikan pelayanan kepada pasien dan melakukan input data ke berbagai aplikasi program pemerintah.
Dinkes Gresik Perkuat Kolaborasi
Untuk mengejar target hingga akhir 2026, Dinas Kesehatan Gresik akan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Kolaborasi akan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Percepatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan PKG sekaligus memastikan hasil pemeriksaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan capaian yang baru mencapai 28,8 persen, Puskesmas di Gresik masih memiliki pekerjaan untuk mengejar target 46 persen hingga Desember mendatang. Namun, pemerintah juga dituntut memastikan persoalan pendataan dan keterbatasan SDM tidak kembali menjadi penghambat pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
