Pemkab Gresik Minta OPD Patuh Tata Ruang, 91,83 Persen Wilayah Masuk Kawasan Budidaya

Reporter : Radit
Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2026–2046 di Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik.

Kanalgresik.com – Pemerintah Kabupaten Gresik meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan utama pembangunan. Kebijakan tersebut diperlukan agar pembangunan, investasi, dan pemanfaatan ruang berjalan sesuai peruntukannya.

Wakil Bupati Gresik menegaskan, RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen pelengkap administrasi. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman nyata dalam setiap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Baca juga: UMK Gresik 2027 Mulai Dibahas, Pemkab Siapkan Jadwal dan Formula Pengupahan

“Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegasnya.

Mayoritas Wilayah Gresik Dialokasikan untuk Kawasan Budidaya
RTRW Kabupaten Gresik 2026–2046 mengatur struktur dan pola ruang wilayah. Pengaturannya juga mencakup kawasan strategis serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari total wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budidaya. Sementara itu, 8,17 persen lainnya ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Komposisi tersebut menjadi dasar penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang. Pemerintah perlu memastikan kegiatan pembangunan dan investasi sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan.

Kawasan pertanian juga menjadi salah satu perhatian dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Perlindungan kawasan tersebut perlu berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Baca juga: Tiga Ranperda Gresik Masuk Tahap Pembahasan, DPRD Soroti Pengawasan hingga Sanksi

OPD Diminta Selaraskan Program dengan RTRW
Wakil Bupati Gresik meminta seluruh OPD menyelaraskan program kerja dengan kebijakan tata ruang. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari rencana wilayah.

Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dilakukan secara konsisten. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kawasan pertanian, kawasan lindung, dan wilayah rawan bencana.

Selain itu, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga.

Sosialisasi Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Sosialisasi RTRW Kabupaten Gresik 2026–2046 digelar di Mandala Bhakti Praja, lantai 4 Kantor Bupati Gresik.

Baca juga: Keluhan Tambang PT GEP Belum Reda, Warga Sekapuk Desak Pemerintah Turun ke Lokasi

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemangku kepentingan. Peserta berasal dari unsur legislatif, pemerintah, serta kalangan perencana.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Gresik mendorong kesamaan pemahaman mengenai arah penataan ruang. Keselarasan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi setiap pihak dalam menjalankan pembangunan dan investasi.

Penerapan RTRW secara konsisten menjadi tantangan berikutnya. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai peruntukan ruang yang telah direncanakan.

Editor : Deni Adi Santoso

Opini
Berita Populer
Berita Terbaru