Kanalgresik.com – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat koordinasi dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menyusun rekomendasi pengupahan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membahas persiapan tersebut bersama sejumlah ketua DPC serikat pekerja dan serikat buruh. Pertemuan berlangsung di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Pembahasan diarahkan pada penyusunan jadwal dan tahapan perumusan rekomendasi. Pemerintah juga ingin memastikan proses berjalan terkoordinasi dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pertimbangan
Fandi menjelaskan, penentuan UMK 2027 perlu memperhatikan sejumlah komponen perhitungan.
Komponen tersebut meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu atau alpha, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu acuan dalam pembahasan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan karakteristik perusahaan di Kabupaten Gresik.
Menurut Fandi, dunia usaha di Gresik memiliki karakteristik beragam. Mulai dari perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional.
Karena itu, kondisi dunia usaha perlu dipetakan sebelum rekomendasi pengupahan dirumuskan.
"Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Pemkab Susun Tahapan Pembahasan Bersama Buruh
Dalam pertemuan tersebut, Fandi menekankan perlunya jadwal pembahasan yang jelas. Setiap tahapan diharapkan berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
"Kami perlu menyusun jadwal perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik agar setiap tahapan pembahasan berjalan lebih terarah dan terkoordinasi," katanya.
Pemkab Gresik juga telah menerima surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026. Surat tersebut berisi arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum 2027.
Selanjutnya, proses pembahasan akan mengedepankan dialog tripartit. Forum ini melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
Keterlibatan ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi pengupahan. Dengan demikian, berbagai pertimbangan dapat dibahas sebelum keputusan ditetapkan.
Penetapan UMK 2027 Ditargetkan Paling Lambat 25 November
Sesuai jadwal yang disampaikan dalam pembahasan, penetapan UMK 2027 oleh Gubernur Jawa Timur paling lambat dilakukan pada 25 November 2026.
Batas waktu tersebut membuat koordinasi dan penyusunan rekomendasi di tingkat kabupaten menjadi perhatian.
Pemkab Gresik berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal. Proses dialog juga diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha secara proporsional.
Besaran UMK Gresik 2027 belum diumumkan dalam pertemuan tersebut. Pembahasan masih berfokus pada persiapan tahapan dan pertimbangan perumusan rekomendasi.