Kanalgresik.com – Asisten Deputi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Anom Surahno, S.H., M.Si., mendorong lahirnya kepemimpinan teknokratik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menggunakan data, serta mengutamakan hasil yang berdampak bagi masyarakat.
Menurut Anom, perubahan teknologi yang berlangsung cepat menuntut birokrasi dan pemimpin daerah meninggalkan pola kerja lama. Keahlian, objektivitas, inovasi, dan kolaborasi dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan tersebut.
Gagasan itu disampaikan Anom saat menjadi narasumber utama dalam Sekolah Kader Vol. 2 yang digelar DPC GMNI Surabaya Raya di Surabaya, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi Politik, Teknokrasi, dan Kewirausahaan dalam Mendorong Inovasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.”
Anom mengatakan teknokrasi menempatkan keahlian dan hasil sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, kebijakan publik seharusnya tidak hanya dibangun berdasarkan opini atau kepentingan populisme jangka pendek.
Ia menyebut terdapat tiga fondasi yang perlu diperkuat dalam kepemimpinan teknokratik, yakni keahlian, objektivitas, dan orientasi pada dampak.
Keahlian diperlukan agar keputusan pemerintahan disusun berdasarkan kompetensi dan pengetahuan yang relevan. Sementara objektivitas memastikan kebijakan bertumpu pada fakta dan bukti empiris.
Adapun orientasi pada hasil menempatkan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan kebijakan.
Data Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan
Anom menekankan pentingnya penggunaan data dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, data dan analisis sektoral dapat membantu pemerintah membaca kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi risiko munculnya kebijakan yang bersifat spekulatif.
“Data adalah kompas,” menjadi salah satu gagasan yang ditekankan dalam materi Anom.
Menurut dia, proses pengambilan kebijakan idealnya bergerak dari data, insight, keputusan, hingga menghasilkan dampak yang dapat diukur.
Pendekatan tersebut, lanjut Anom, juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut mengawasi proses kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Pemimpin Dituntut Adaptif
Anom menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), big data, dan otomatisasi telah mengubah lanskap pemerintahan maupun ekonomi.
Perubahan tersebut membuat birokrasi perlu memiliki kemampuan beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi.
Menurut Anom, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi baru. Perubahan juga menyangkut cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif.
Karena itu, pemimpin masa depan perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan.
Anom memaparkan sedikitnya empat kapasitas yang penting bagi pemimpin, yakni berpikir kritis, agility, pembelajaran berkelanjutan, dan kolaborasi.
Kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk mengurai akar persoalan secara sistematis. Sementara agility dibutuhkan agar pemimpin dapat menyesuaikan kebijakan ketika situasi berubah.
Pemimpin juga perlu membangun budaya belajar melalui riset dan evaluasi. Di sisi lain, kolaborasi diperlukan karena persoalan pembangunan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan pemerintah seorang diri.
Politik, Teknokrasi dan Kewirausahaan
Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Anom melihat politik, teknokrasi, dan kewirausahaan sebagai tiga kekuatan yang memiliki fungsi berbeda tetapi dapat diarahkan pada tujuan yang sama.
Menurutnya, politik berperan memberikan legitimasi, menentukan arah strategis, dan membangun konsensus.
Teknokrasi berfungsi menerjemahkan arah tersebut melalui kebijakan berbasis riset, implementasi yang terukur, dan mitigasi risiko. Sementara dunia usaha berperan menciptakan inovasi, efisiensi, serta nilai ekonomi baru.
“Masa depan membutuhkan lebih dari satu jenis pemimpin,” menjadi salah satu pesan yang disampaikan Anom.
Ia menilai kepemimpinan masa depan membutuhkan ketajaman politik, ketepatan teknokrasi, dan jiwa kewirausahaan.
“Ketiganya, jika mampu disinergikan, dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dorong Kader Pahami Perubahan
Bagi kader GMNI, Anom menilai pemahaman mengenai politik dan kepemimpinan perlu dilengkapi kemampuan membaca perubahan teknologi dan tantangan ekonomi.
Pendidikan kader, menurutnya, tidak cukup berhenti pada penguasaan teori politik. Kader juga perlu memahami proses perumusan kebijakan berbasis data, cara kerja birokrasi, serta peran inovasi dan kewirausahaan dalam menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sekolah Kader Vol. 2 menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif politik, teknokrasi, dan kewirausahaan tersebut.
Melalui kegiatan itu, kader diharapkan memiliki kapasitas untuk menghubungkan kemampuan politik, keahlian teknokratis, dan keberanian berwirausaha sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
