Kanalgresik.com - Pemkab Gresik mendorong Sekolah Perempuan tidak berhenti pada pelatihan keterampilan, tetapi menjadi ruang untuk membentuk perempuan desa yang berani menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Penguatan tersebut dibahas melalui Workshop dan Evaluasi Sekolah Perempuan Tahun 2026, Rabu (26/8).
Program yang dijalankan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik itu diarahkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat desa hingga perkotaan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Nurul Haromaini Ali Fandi Akhmad Yani, mengatakan Sekolah Perempuan memiliki peran lebih luas dibandingkan sekadar memberikan keterampilan teknis.
“Sekolah Perempuan merupakan ruang belajar strategis untuk meningkatkan kapasitas perempuan—tidak hanya pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri, keberanian berpendapat, pengambilan keputusan, hingga keterlibatan aktif dalam pembangunan desa,” ujar Ning Nurul.
Alumni Sekolah Perempuan Didorong Terlibat dalam Musyawarah Desa
Ning Nurul meminta fasilitator dan pemerintah desa menempatkan alumni Sekolah Perempuan sebagai mitra strategis dalam proses musyawarah pembangunan desa.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan juga berkaitan dengan kemampuan menyampaikan aspirasi secara konstruktif sekaligus bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil, baik dalam ranah sosial maupun politik.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di tingkat desa.
Evaluasi Jadi Bahan Penyempurnaan Program
Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, dr. Titik Ernawati, menjelaskan Sekolah Perempuan merupakan modul pendidikan nonformal yang diterapkan di kawasan pedesaan hingga perkotaan. Program tersebut dirancang untuk menumbuhkan kepemimpinan lokal dari kalangan perempuan.
“Wadah ini disiapkan untuk melahirkan kepemimpinan perempuan yang memiliki kesadaran kritis dan mampu menjadi pelaku perubahan sosial di lingkungannya,” tegas dr. Titik.
Workshop dan evaluasi yang digelar Pemkab Gresik juga dimanfaatkan untuk memetakan praktik baik serta berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan program.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk menyempurnakan kurikulum pendampingan Sekolah Perempuan.
Pemkab Gresik berharap penguatan kelompok perempuan dapat mendorong partisipasi yang lebih solid dalam pembangunan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
